Porosmedia.com – Dulu, kehadiran Joko Widodo di panggung politik nasional disambut bak figur Yudhistira—simbol kesederhanaan, kejujuran, dan pemimpin yang “selesai” dengan dirinya sendiri. Lewat ritual blusukan, rakyat menaruh harapan bahwa jarak antara istana dan gubuk-gubuk warga telah runtuh. Namun, setelah satu dekade berjalan, potret itu tampak mulai memudar, menyisakan tanya: benarkah gaya merakyat menjamin kesejahteraan rakyat?
Pembangunan infrastruktur memang masif, namun di balik beton dan aspal yang membentang, tersimpan narasi pedih tentang marjinalisasi. Kita menyaksikan sebuah pola di mana:
Petani Kehilangan Pijakan: Alih fungsi lahan atas nama Proyek Strategis Nasional sering kali menempatkan rakyat kecil pada posisi tawar yang paling lemah.
Keadilan yang Formalistik: Kebijakan dibuat secara rapi dan sah di atas kertas (legalitas), namun sering kali terasa dingin dan “tuli” terhadap rasa keadilan sosial (legitimasi moral).
Partisipasi Semu: Rakyat sering kali baru dilibatkan saat alat berat sudah di depan mata, bukan saat gagasan mulai dirancang.
Di titik inilah, kekhawatiran akan munculnya watak Duryodana mulai dibicarakan. Bukan dalam bentuk kekerasan fisik yang kasar, melainkan dalam bentuk kebijakan yang kaku dan mengutamakan stabilitas ekonomi di atas hak-hak dasar warga.
Ini adalah kritik terhadap sistem yang mendewakan angka-angka pertumbuhan namun abai pada tangis warga yang tergusur. Ketika hukum hanya menjadi alat pembenaran kekuasaan, bukan instrumen pelindung warga, maka yang hilang bukan sekadar ruang hidup, melainkan fondasi kepercayaan terhadap negara.
Kritik ini bukanlah upaya untuk menolak kemajuan atau anti-pembangunan. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk mengembalikan arah pembangunan kepada relnya: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai “mandor” proyek, tetapi harus kembali menjadi “pelindung” bagi mereka yang paling rentan. Karena pada akhirnya, kemegahan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangun, melainkan dari seberapa kecil rasa takut rakyatnya akan kehilangan masa depan di tanah sendiri. (SS)
