Porosmedia.com – Selama puluhan tahun, istilah “masyarakat sejahtera” sering kali terjebak dalam angka-angka makro yang dingin. Pertumbuhan ekonomi sekian persen atau penurunan kemiskinan sekian poin seringkali gagal memotret realitas di meja makan rakyat jelata. Padahal, jika kita merujuk pada Pasal 28 UUD 1945, kesejahteraan bukanlah “hadiah” dari pemerintah, melainkan hak asasi yang melekat pada setiap napas warga negara—mulai dari hak atas pekerjaan yang layak hingga lingkungan hidup yang sehat.
Namun, mewujudkan mandat konstitusi ini bukan sekadar tugas negara. Ia memerlukan orkestrasi antara kebijakan top-down dan militansi masyarakat dari bawah.
Data BPS menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, ironisnya, akses pembiayaan formal bagi mereka masih sering terbentur tembok birokrasi perbankan.
Upaya mewujudkan kesejahteraan harus dimulai dengan digitalisasi yang memanusiakan. Bukan sekadar menyuruh pedagang pasar punya QRIS, tapi memastikan mereka terlindungi dari jeratan pinjaman online ilegal melalui penguatan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Jalur permodalan harus “sependek” jarak warga ke warung tetangga. Inilah perwujudan nyata dari demokrasi ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan ijazah formal yang seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Fakta di lapangan menunjukkan adanya mismatch (ketidaksesuaian) antara lulusan pendidikan dengan serapan pasar kerja.
Strategi yang berani adalah menggeser fokus ke vokasi spesifik daerah. Jika sebuah desa memiliki potensi wisata, maka kurikulum sekolahnya harus bernapas pariwisata; jika potensinya pertanian, maka teknologi pangan adalah harga mati. Literasi digital dan keuangan bukan lagi materi tambahan, melainkan “survival kit” wajib di era disrupsi.
Kesejahteraan akan runtuh seketika jika sebuah keluarga jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Meskipun BPJS Kesehatan telah menjangkau mayoritas penduduk, tantangan nyata ada pada kualitas layanan primer di pelosok dan sanitasi lingkungan.
Data menunjukkan bahwa stunting dan kurang gizi masih menjadi “hantu” yang mengancam bonus demografi kita. Upaya mandiri seperti bank sampah dan lumbung pangan komunitas bukan lagi sekadar kegiatan sosial, melainkan benteng pertahanan pertama dalam menjaga gizi dan kesehatan masyarakat sebelum harus masuk ke pintu rumah sakit.
Opini yang sering terlupakan adalah peran transparansi. Masyarakat sejahtera mustahil terwujud jika anggaran desa dan kelurahan dikelola di balik pintu tertutup. Inilah saatnya “Gotong Royong Digital” bekerja. Warga harus mampu mengawasi setiap rupiah dana publik melalui platform yang terbuka.
Rasa aman bukan hanya soal bebas dari kriminalitas, tapi juga kepastian bahwa kelompok rentan—lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan—mendapat tempat yang setara dalam pembangunan.
Pada akhirnya, masyarakat sejahtera bukan hasil dari satu kebijakan ajaib, melainkan akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten: individu yang rajin menabung dan ikut jaminan sosial, komunitas yang saling menjaga, serta negara yang hadir menjamin hak dasar tanpa pungli.
Jika ketiga unsur ini—negara, komunitas, dan individu—berjalan searah tanpa ada yang saling menjegal, maka janji kemerdekaan di Pasal 28 bukan lagi sekadar teks usang, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan oleh setiap anak bangsa.
Ir. Irwan Nurwansyah
