Porosmedia.com, Bandung – Kota Bandung kembali memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Melalui gelaran KG Cup 2025 Clean Up and Healthy Movement, ratusan warga, komunitas, serta karyawan Kompas Gramedia turun langsung membersihkan kawasan Taman Maluku dan Taman Inklusi, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga kebersihan kota.
Gerakan ini menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas sektor kini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat volume sampah yang terus bertambah dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membuka kegiatan ini dengan apresiasi kepada Kompas Gramedia atas kontribusinya. Namun, di balik nada humor yang disampaikan, terdapat pesan serius mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung.
“Di Taman Maluku atau Taman Inklusi, jumlah petugas kebersihannya memang terbatas. Karena itu kami mengajak berbagai pihak, termasuk Kompas Gramedia, untuk turut membantu,” ujarnya, Jumat 5 Desember 2025.
Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah Kota Bandung mencapai 1.492 ton per hari, dengan 60 persen di antaranya merupakan sampah organik. Dari angka tersebut, 981 ton berhasil diangkut ke TPA, sementara sekitar 500 ton harus ditangani di wilayah kota.
“Sampai sejauh ini, fasilitas yang kita miliki baru mampu mengolah 250 ton. Target akhir tahun ini 320 ton, dan pertengahan 2026 bisa mencapai 500 ton,” jelas Farhan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup mengandalkan pola konvensional. Ada empat tahapan besar yang wajib berjalan simultan: pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pemusnahan.
Teknologi insinerator kecil berkapasitas 10 ton digunakan dengan prosedur yang ketat, sementara industri daur ulang plastik terus berkembang di kawasan Cigondewah.
Beberapa pasar besar mulai menerapkan inovasi pengelolaan sampah internal. Farhan menyebut Pasar Gedebage yang kini memiliki fasilitas pengolahan organik berkapasitas 20 ton per hari, serta rencana pengembangan fasilitas di Pasar Caringin dan Pasar Ciwastra.
Pemkot juga tengah mengkaji pemanfaatan area terminal lama sebagai pusat pengolahan berbasis komunitas.
Kapasitas Pemerintah Terbatas: Peran Warga Menjadi Faktor Penentu
Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak menutup mata terhadap keterbatasan personel dan infrastruktur. Karena itu, keterlibatan warga menjadi elemen penting dalam memperbaiki kondisi kebersihan kota.
“Warga Kota Bandung sangat kritis, tetapi yang lebih penting, mereka juga ikut bertindak. Ini modal sosial yang besar,” ujarnya.
Aksi bersih-bersih Kompas Gramedia diharapkan menjadi pemicu bagi lembaga, komunitas, dan perusahaan lain untuk berperan lebih aktif.
Untuk memperkuat pemilahan sampah dari sumbernya, Pemkot Bandung menyiapkan program Sampah Gaslah. Sebanyak 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah akan ditugaskan mendatangi rumah warga dan membantu proses pemilahan.
“Mereka datang ke setiap rumah, membantu memilah, lalu mengelola sampah organiknya,” kata Farhan.
Farhan menyebut bahwa nilai ekonomi sampah cukup signifikan. Namun, sampah tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas tunggal karena komposisinya sangat beragam.
“Dari 1.500 ton sampah, satu tonnya bernilai sekitar Rp315.000. Belum termasuk biaya pengangkutan Rp90.000 dan PPN 11 persen. Maka satu ton bisa mendekati Rp450.000,” ujarnya.
Farhan menegaskan bahwa tata kelola sampah harus dilihat sebagai ekosistem industri yang kompleks, bukan hanya urusan kebersihan kota.
Farhan mengingatkan bahwa aksi kecil seperti memungut sampah di taman tidak boleh diremehkan. Dari tindakan sederhana itulah muncul kesadaran publik bahwa kebersihan kota merupakan tanggung jawab bersama.
“Bandung tidak akan bersih bila hanya mengandalkan petugas kebersihan. Semua pihak harus bergerak,” tegasnya.
