Porosmedia.com, Bandung, 5 November 2025, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menilai keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur birokrasi yang memiliki semangat melayani, bukan semata keberhasilan individu.
Hal itu disampaikan Asep saat menjadi pembicara dalam kegiatan pembekalan bertajuk “Transformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita” yang digelar di Pusdikter TNI AD, Bandung Barat, pada Rabu (5/11/2025).
“Sebesar apa pun visi yang dicanangkan, jika tidak dijalankan secara bersama dan konsisten, maka hanya akan menjadi slogan. Keberhasilan Pemkot Bandung adalah keberhasilan kita semua dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Asep.
Menurutnya, langkah Wali Kota Bandung yang turun langsung menemui masyarakat merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan yang partisipatif dan empatik. Asep menilai, gaya kepemimpinan tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Bandung selalu menjadi sorotan publik, bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di tingkat nasional. Karena itu, seluruh aparatur dan pemangku kepentingan harus terus menjaga integritas, akuntabilitas, dan semangat inovasi. Bekerja di pemerintahan sejatinya bukan sekadar jabatan, melainkan ladang pengabdian dan amal kebaikan,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menjelaskan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya menyangkut restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja, dan perilaku aparatur.
“Transformasi bukan soal mengganti bentuk, tetapi mengubah cara pandang. ASN harus berkarakter, adaptif, dan berdaya saing, dengan orientasi tunggal yaitu pelayanan publik yang berkualitas,” tutur Evi.
Ia menambahkan, semangat kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Tidak ada keakuan, tidak ada kompetisi. Yang harus tumbuh adalah kolaborasi dan sinergi untuk hasil yang maksimal,” tegasnya.
Sebagai penegasan komitmen bersama, kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh peserta. Dokumen ini memuat tiga poin utama sebagai landasan moral dan etika kerja aparatur sipil negara di Kota Bandung:
1. Menegakkan integritas serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Menerapkan nilai Ber-Akhlak dengan semangat pelayanan yang adaptif, inovatif, dan humanis.
Melalui momentum ini, DPRD dan Pemkot Bandung diharapkan dapat terus bersinergi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
