Porosmedia.com, Bekasi – Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kembali dibuktikan. Belum genap dua bulan menjabat, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang baru, Eddy Sumarman, S.H., M.H., bersama Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus), berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Tahun Anggaran 2024.
Dalam pengembangan perkara tersebut, Kejari Kabupaten Bekasi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu:
SH, Penjabat Kepala Desa Sumberjaya periode 14 Juni 2023 – 12 September 2024.
SJ, Sekretaris Desa Sumberjaya Tahun 2024.
GR, Kepala Urusan Keuangan Desa Sumberjaya periode Januari – Agustus 2024 sekaligus operator Siskeudes desa.
MSA, Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya.
Para tersangka diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 dengan cara menggunakan dana tidak sesuai ketentuan. Dari hasil penyidikan, terdapat indikasi aliran dana berupa penerimaan imbalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 2,6 miliar.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang selama 20 hari, terhitung sejak 11 September 2025 hingga 30 September 2025.
Para tersangka disangka melanggar ketentuan:
Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini. Ia menyampaikan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional sesuai aturan yang berlaku.
“Penegakan hukum tidak hanya soal memberikan efek jera, tetapi juga menjadi upaya preventif agar pengelolaan dana desa benar-benar diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Eddy.
Lebih lanjut, Kajari Kabupaten Bekasi meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Bekasi. Ia berharap, pengungkapan kasus ini menjadi peringatan penting bagi kepala desa maupun perangkat desa agar tidak menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.
