Porosmedia.com, Bandung – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Kota Bandung yang berlangsung pada Kamis (9/4/2026) menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi standar mutu pendidikan di Kota Kembang. Meski infrastruktur digital diklaim tanpa kendala, sorotan kini tertuju pada beban psikologis siswa yang kian mengkhawatirkan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa TKA tahun ini murni berfungsi sebagai instrumen pemetaan kualitas pendidikan secara nasional, bukan sebagai faktor penentu kelulusan siswa.
“TKA ini adalah alat ukur kemampuan akademik siswa secara nasional. Hasilnya menjadi semacam ‘rapor’ bagi kita semua untuk melihat kualitas pendidikan, tetapi bukan penentu lulus atau tidaknya anak-anak,” ujar Farhan saat meninjau pelaksanaan ujian di SMP Negeri 1 Bandung.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan teknis, mulai dari stabilitas jaringan internet hingga perangkat ujian, berada dalam kondisi optimal. Sistem gelombang yang diterapkan dinilai efektif meminimalisir gangguan teknis yang sering menghantui ujian berbasis digital di tahun-tahun sebelumnya.
Namun, di balik kelancaran teknis tersebut, terungkap fakta mengejutkan mengenai kondisi psikologis peserta didik. Mengutip data Dinas Kesehatan Kota Bandung, Farhan mengungkapkan terdapat indikasi gangguan kesehatan mental yang masif di kalangan pelajar, mulai tingkat SD hingga SMA.
“Ada sekitar 60 hingga 70 ribu siswa di Kota Bandung yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, dari stres ringan hingga depresi berat,” ungkapnya. Tekanan sosial, tuntutan akademik, serta disrupsi digital yang tidak terfilter disebut menjadi pemicu utama fenomena ini.
Di tengah tantangan tersebut, pengukuhan pengurus Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia (AKSI) Kota Bandung yang dipimpin oleh Suratman, diharapkan menjadi garda terdepan dalam mitigasi krisis karakter.
Wali Kota menekankan bahwa kepala sekolah memikul tanggung jawab moral untuk memutus rantai mentalitas kekerasan dan potensi tawuran yang masih membayangi dunia pendidikan. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Bandung kini menggandeng unsur TNI dan Polri untuk membina kedisiplinan siswa, khususnya bagi kelas 8 dan 9.
“Kita ingin memastikan anak-anak tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan mampu mengendalikan diri,” tegas Farhan.
Langkah Pemkot Bandung melibatkan aparat keamanan dalam pembinaan siswa menjadi poin menarik untuk dikawal. Hal ini mengisyaratkan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak lagi sekadar urusan kurikulum di atas kertas, melainkan masalah ketahanan mental dan sosial yang memerlukan kolaborasi lintas sektoral.
Kolaborasi antara AKSI dan pemerintah diharapkan tidak hanya berhenti pada seremoni pengukuhan, tetapi mampu memberikan solusi nyata terhadap angka depresi siswa yang menyentuh angka puluhan ribu tersebut. (PM/Red)
