Porosmedia.com, Bandung – Tingginya angka kasus kanker di Kota Bandung menyibakkan tabir belum optimalnya sistem deteksi dini dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di tingkat akar rumput. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung hingga 2026, tercatat sebanyak 10.586 kasus kanker payudara dan sekitar seribu kasus kanker leher rahim (serviks) yang terdeteksi.
Namun, jumlah belasan ribu kasus tersebut disinyalir hanyalah fenomena gunung es. Keterbatasan akses informasi, kendala geografis ke fasilitas kesehatan (faskes), hingga kekhawatiran masyarakat terhadap skema pembiayaan disinyalir menjadi benteng penghambat yang memicu keterlambatan diagnosis pasien hingga memasuki stadium lanjut.
Sorotan kritis tersebut mengemuka dalam program Sonata Talkshow di Radio Sonata, Rabu (21/10/2026). Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., KHOM., MMRS., FINASIM, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri sekadar menyediakan infrastruktur fisik kesehatan.
”Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan fasilitas kesehatan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat benar-benar dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut,” tegas Agung.
Agung menyoroti pentingnya peran Puskesmas sebagai garda terdepan (gatekeeper) pelayanan publik. Menurutnya, Puskesmas harus proaktif menyelenggarakan edukasi, penilaian risiko, pemeriksaan awal, hingga koordinasi rujukan yang tidak berbelit-belit.
Lebih lanjut, ia menanggulangi persoalan benteng pembiayaan dengan mendesak optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak takut memeriksakan diri.
Ia juga menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan keberpihakan Pemkot pada sektor kesehatan perempuan tidak boleh hanya diukur dari kuantitas sosialisasi di atas kertas. Indikator riil terletak pada seberapa banyak perempuan yang berhasil dijangkau, menjalani pemeriksaan klinis, serta mendapatkan tindakan medis lanjutan secara tepat waktu.
Keterbatasan Layanan dan Tantangan Skrining di Lapangan
Menjawab persoalan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Dadan Mulyana Kosasih, SpDLP., PhD, mengakui bahwa tingginya angka penemuan kasus berbanding lurus dengan peningkatan teknologi serta jangkauan skrining medis. Namun, ia tidak menampik masih ada potensi unreported cases (kasus tak terdata) akibat berbagai keengganan dan kendala akses di masyarakat.
Untuk menekan laju fatalitas kanker serviks, Pemkot Bandung mengandalkan metode pemeriksaan Inspecio Visual Acatate (IVA test) dan tes HPV DNA guna mengidentifikasi lesi prakanker serta paparan Human Papillomavirus.
Kendati demikian, dari puluhan Puskesmas yang tersebar di Kota Bandung, penanganan intervensi medis lesi prakanker melalui teknologi ablasi termal (thermal blast) saat ini baru tersedia di 14 Puskesmas rujukan. Kondisi ini menuntut efisiensi rantai rujukan dari Puskesmas non-layanan agar pasien tidak mengalami penundaan tindakan penanganan (delay of treatment).
Publik mendesak agar Pemkot Bandung bersama Dinkes tidak sekadar mengandalkan rutinitas kampanye Periksa Payudara Sendiri (SADARI) atau edukasi pasif, melainkan segera memperluas sebaran fasilitas ablasi termal dan mengintegrasikan kader PKK, Posyandu, serta organisasi kewilayahan secara masif demi memangkas angka keterlambatan diagnosis pada perempuan di Kota Bandung. (Red)
