Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung menghadapi tantangan besar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Hotel Grandia, Kamis (9/4/2026), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara terbuka mengakui adanya sejumlah “pekerjaan rumah” (PR) berat, mulai dari angka pengangguran yang tinggi hingga penurunan kualitas infrastruktur jalan.
Wali Kota memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung saat ini menyentuh angka 7,44 persen. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata statistik di Jawa Barat.
Situasi ini semakin kompleks dengan masuknya sekitar 150.000 pendatang usia produktif ke Kota Bandung berdasarkan data Laci RW. Meski dianggap sebagai peluang, fenomena ini menjadi beban tersendiri jika serapan tenaga kerja tidak berjalan linear dengan pertumbuhan dunia usaha.
”Kunci utamanya adalah investasi. Kita harus melakukan matching antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang ada,” ujar Farhan. Ia pun memasang target ambisius: pertumbuhan ekonomi Bandung harus mencapai 7 hingga 8 persen dalam tiga tahun ke depan.
Sektor infrastruktur juga menjadi titik kritis yang disorot. Farhan mengakui terjadi penurunan signifikan pada indeks kemantapan jalan di Kota Bandung. Dari yang biasanya konsisten di atas 95 persen, kini merosot mendekati angka 90 persen.
Penurunan ini mengonfirmasi adanya sekitar 150 kilometer jalan di wilayah Kota Bandung yang saat ini dalam kondisi rusak berat. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar yang diklaim akan mulai dikucurkan bulan ini untuk perbaikan di 17 ruas jalan prioritas melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di sisi lain, perencanaan ini mendapatkan perhatian dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menegaskan bahwa kebijakan publik harus bersifat adaptif dan tepat sasaran. Ia menyatakan komitmen DPRD untuk bertindak sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis guna memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, melaporkan bahwa dalam penyusunan RKPD ini, pihaknya telah menerima 3.452 usulan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 3.269 usulan telah disetujui untuk masuk dalam sistem verifikasi dengan total pagu indikatif mencapai Rp154 miliar.
Publik kini menunggu sejauh mana alokasi anggaran tersebut mampu menyentuh persoalan fundamental di akar rumput, mengingat program-program temporer seperti padat karya diakui pemerintah bukan solusi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi kota. (red)**
