Oleh: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.(Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)
Porosmedia.com, Bandung – Memasuki pengujung tahun anggaran 2025, Pemerintahan Kota Bandung di bawah kepemimpinan Muhammad Farhan berada pada persimpangan krusial. APBD bukan sekadar deretan angka belanja, melainkan instrumen hukum dan politik yang menjadi tolok ukur sejauh mana mandat rakyat ditunaikan. Publik hari ini tidak lagi cukup disuguhi seremoni, melainkan menuntut akuntabilitas riil: Sejauh mana uang rakyat kembali menjadi kesejahteraan rakyat?
Secara yuridis dan etis, Wali Kota Muhammad Farhan sepatutnya menyampaikan pernyataan terbuka (Public Disclosure) di akhir tahun. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban transparan agar masyarakat dapat menilai raihan prestasi versus realitas di lapangan.
Di sinilah peran vital Staf Ahli Wali Kota. Mereka tidak boleh sekadar menjadi pelengkap struktur birokrasi, melainkan harus menjadi mesin pemikir profesional yang mampu membedah hambatan birokratis dan mematangkan program 2026. Evaluasi kritis terhadap program yang “mangkrak” di 2025 harus tuntas di awal 2026 tanpa alasan administratif.
Berdasarkan pengamatan kebijakan, terdapat beberapa parameter keberhasilan yang mulai terlihat, namun masih memerlukan penguatan substansial:
- Indikator Makro: IPM yang meningkat, pertumbuhan ekonomi positif, dan perbaikan Gini Ratio adalah sinyal baik. Namun, angka-angka ini harus dirasakan di meja makan warga melalui penurunan harga komoditas dan daya beli yang terjaga.
- Reformasi BUMD: Langkah evaluasi pada Perumda Pasar Juara dan Bank Bandung adalah keharusan. BUMD harus menjadi mesin PAD, bukan justru menjadi beban APBD akibat tata kelola yang tidak profesional.
- Infrastruktur Strategis: Proyek SPAM Gedebage dan revitalisasi pasar tradisional adalah janji yang harus dikawal ketat agar tidak terjadi overbudget atau keterlambatan eksekusi.
Tahun 2026 akan menjadi titik tolak (turning point) bagi kredibilitas Muhammad Farhan. Publik menaruh harapan pada empat pilar utama:
- Optimalisasi PAD: Menargetkan kenaikan 10% PAD melalui digitalisasi pajak dan profesionalisme BUMD Pangan/Pariwisata.
- Infrastruktur Berbasis Solusi: Percepatan konektivitas wilayah untuk mengurai kemacetan kronis Bandung.
- Kualitas Layanan Dasar: Responsivitas sektor kesehatan dan perizinan yang harus bebas dari sekat-sekat birokrasi yang berbelit.
- Keamanan & Ketertiban: Menciptakan ekosistem kota yang aman bagi investasi dan nyaman bagi warga.
