Pemkot Bandung Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur Permukiman: Menjawab Persoalan Akar Rumput atau Sekadar Respons Darurat?

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan kembali komitmennya untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar di kawasan permukiman. Sikap ini disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana Edisi ke-37 di Kelurahan Turangga, Senin, 17 November 2025.

Farhan menyebut bahwa akar berbagai persoalan kota justru berada di lingkungan tempat tinggal warga, bukan di kawasan protokol atau pusat kota. Menurutnya, penanganan persoalan harus dimulai dari wilayah yang paling terdampak langsung.

“Kenapa saya tidak mulainya dari jalan protokol? Karena masalah utama ada di pemukiman. Kalau kita bisa bereskan pemukiman beserta pemberdayaan masyarakat, insyaallah protokol akan bersih dengan sendirinya,” ujar Farhan.

Permukiman Masih Jadi Titik Lemah Infrastruktur

Saat meninjau beberapa RW di Kelurahan Turangga, Farhan menemukan sejumlah titik yang membutuhkan penanganan segera. Limpasan air saat hujan lebat, saluran yang tidak berfungsi optimal, serta penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi masalah berulang di banyak wilayah.

Farhan menyebut khususnya RW 3 Turangga membutuhkan tindakan cepat, terutama terkait titik limpasan air saat intensitas hujan tinggi.

Baca juga:  Pererat Sinergitas, Kabid Humas Polda Jabar dan Dankopussenif Gelar Pertandingan Tenis Persahabatan

Ia juga menyoroti keberadaan saluran air kotor (brangang) yang tertutup bangunan—sebuah masalah klasik yang menghambat aliran air.

“Kita akan cek langsung bangunannya. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai aturan,” tegasnya.

Pernyataan ini menunjukkan upaya Pemkot untuk mengakhiri praktik pembiaran saluran tertutup yang sering kali menjadi sumber banjir lokal.

Sodetan dan Mitigasi Banjir Masuk Tahap Kajian

Pemkot Bandung kini tengah mengkaji pembuatan sodetan sebagai langkah mengurangi beban banjir di kawasan-kawasan tertentu. Upaya ini menjadi bagian dari program besar peningkatan infrastruktur permukiman yang meliputi perbaikan saluran, pemeliharaan pohon, hingga perbaikan PJU.

“Rata-rata perbaikan infrastruktur dimulai dari rencana sodetan untuk mengurangi beban banjir, plus pemeliharaan pohon dan PJU,” jelas Farhan.

Dalam arahannya, Farhan menekankan bahwa pemetaan kerawanan bencana diperlukan untuk mengukur sejauh mana ketangguhan (resilience) masyarakat menghadapi risiko. Beberapa kerawanan yang ditemukan di Kelurahan Turangga meliputi: Limpasan air dan potensi banjir, Kebakaran, Curanmor dan jambret dan Pohon rawan tumbang

Temuan ini menjadi dasar koordinasi lintas dinas untuk penanganan yang lebih terukur dan tidak sporadis.

Baca juga:  Sertifikasi Aset Kebun Binatang Bandung: Antara Penataan dan Ancaman Penggusuran Terselubung?

Farhan juga memberi perhatian khusus soal pohon tumbang—insiden yang beberapa kali menimbulkan korban dan kerusakan di Kota Bandung.

“Saya khawatir akarnya sudah tidak cukup kuat. Perlu investigasi penyebabnya,” katanya kepada OPD terkait.

Farhan meminta para lurah dan camat untuk mengambil keputusan cepat ketika situasi darurat muncul di lapangan.

“Kalau perlu dipotong saat itu juga, potong. Tapi koordinasi antara camat dan lurah wajib dilakukan agar langkahnya selaras,” ujarnya.

Instruksi ini menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi hambatan dalam penanganan cepat masalah keselamatan publik.

Program Siskamling Siaga Bencana yang digelar keliling di 151 kelurahan bertujuan memotret kondisi faktual di setiap wilayah. Farhan menyebut satu putaran kegiatan memakan waktu sekitar 30 minggu, dan dari perjalanan itu sudah terlihat pola-pola masalah yang berulang: Saluran air kotor tidak berfungsi, PJU mati atau minim dan Infrastruktur permukiman yang rapuh atau tidak terawat.

Polanya sama di banyak kelurahan—indikasi bahwa persoalan infrastruktur bukan lagi kasus per wilayah, tetapi problem struktural yang menuntut kebijakan lintas dinas yang berkelanjutan.

Baca juga:  Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Istimewa dan Luncurkan Program Pro-Rakyat, di Hari Jadi Kota Depok Ke 26

Farhan meminta warga aktif melaporkan masalah infrastruktur atau potensi bahaya kepada lurah dan camat, agar dapat ditindaklanjuti bersama dinas terkait.

“Ini untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ucapnya.

Seruan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga—sebuah relasi yang di sejumlah wilayah dinilai sempat retak karena layanan publik yang tidak responsif.