Porosmedia.com – Indonesia sudah terlalu lama hidup dalam lingkaran setan korupsi. Dari rezim ke rezim, jargon pemberantasan korupsi terus didengungkan, tetapi praktiknya justru semakin menggila, semakin sistematis, dan semakin terstruktur. Negara tampak bekerja keras, tetapi para koruptor bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terorganisir. Di tengah jurang kesenjangan itu, muncul suara lantang dari kalangan anak muda: Aliansi Pemuda Anti Korupsi, yang dipimpin oleh R. Yadi Suryadi — seorang aktivis yang tidak lagi percaya pada retorika, tetapi menagih bukti nyata.
“Korupsi hari ini bukan lagi tindakan individu. Ia sudah menjadi pola. Menyerupai ekosistem. Ada jaringan, pelindung, dan sponsor. Dan selama jaringan itu tidak diputus, kita hanya akan berputar dalam sandiwara pemberantasan korupsi,” tegas Yadi Suryadi ketika ditemui Porosmedia.com, di jalan PSM, Kiaracondong – Kota Bandung, saat dimintai Hari Korupsi 9 Desember 2025.
Pernyataannya bukan tuduhan, tetapi diagnosis — sebuah penilaian keras atas apa yang selama ini terjadi: negara bergerak, tetapi para pelaku korupsi bergerak dengan model bisnis yang jauh lebih canggih.
Ketika korupsi berubah menjadi industri, maka yang diperjualbelikan bukan hanya uang, tetapi juga pengaruh, keputusan, dan jabatan. Yadi menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia bekerja seperti perusahaan raksasa dengan struktur manajemen yang lengkap, mulai dari operator lapangan hingga elite pengambil keputusan.
“Semakin keras pemerintah memberantas, semakin kompleks cara koruptor beradaptasi. Mereka seperti virus. Mutasi. Selalu lebih cepat dibanding penegak hukum,” ujarnya.
Dalam sudut pandang Yadi, ada tiga komponen mengapa pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat:
1. Penegakan hukum yang sering kali berhenti di lingkar luar, tidak menyentuh aktor inti.
2. Pengawasan internal birokrasi yang lemah, bahkan kadang menjadi bagian dari masalah.
3. Budaya permisif: korupsi dianggap wajar selama ‘tidak keterlaluan’.
Ini bukan sekadar kritik, tetapi realitas yang dapat disaksikan dalam banyak kasus — dari proyek kecil hingga megaproyek negara.
Di tingkat nasional, jargon pemberantasan korupsi nyaris menjadi kalimat pembuka setiap pidato, terutama menjelang atau sesudah kontestasi politik. Namun publik semakin tidak terpengaruh. Mereka sudah terlalu sering disuguhi janji yang tidak pernah menjadi kenyataan.
“Rakyat bukan menolak upaya pemerintah. Rakyat menolak sandiwara. Yang mereka minta cuma satu: sebuah langkah nyata yang bisa dilihat mata, bukan hanya didengar telinga,” kata Yadi dengan nada gusar.
Kritik ini bukan serangan personal kepada siapa pun, melainkan protes terhadap pola berulang: retorika besar, tetapi hasil kecil.
Di tengah keruwetan isu korupsi, Indonesia kembali dilanda duka melalui bencana di Sumatra. Di saat seperti ini, publik menuntut dua hal: empati negara dan integritas negara. Karena bagi masyarakat korban bencana, kebocoran anggaran sama menyakitkannya dengan kehilangan rumah.
“Bencana alam tidak bisa dihindari. Tetapi bencana korupsi adalah keputusan manusia. Dan keputusan itulah yang membuat pemulihan bencana alam semakin lambat, semakin menyiksa,” ujar Yadi.
Pernyataannya tepat sasaran. Korupsi dalam anggaran penanganan bencana bukan hanya kejahatan administratif — ia adalah kejahatan moral.
Aliansi Pemuda Anti Korupsi kini bergerak seperti kelompok penjaga moral publik. Mereka menagih komitmen, mendesak transparansi, dan meminta negara berhenti menyembunyikan diri di balik jargonnya sendiri.
Bagi Yadi Suryadi dan generasinya, persoalan korupsi adalah persoalan masa depan bangsa. Jika penyakit ini tidak dihentikan, maka kelak yang tersisa hanyalah negara yang besar di peta, tetapi kecil dalam wibawa.
“Kami bukan musuh negara. Kami justru ingin menyelamatkannya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan anak muda, siapa lagi?”
Itu bukan slogan — itu peringatan.
Negara bisa runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kehabisan integritas. Korupsi adalah bentuk kepunahan moral. Dan para aktivis yang bersuara hari ini — termasuk Yadi Suryadi — adalah alarm yang tidak boleh diabaikan.
Kini pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah mampu memberantas korupsi, tetapi apakah pemerintah berani menyentuh akar masalahnya.
Karena selama akar itu tetap hidup, Indonesia hanya akan terus menjadi penonton dari kehancurannya sendiri.
