Oleh: R. Yadi Suryadi, Ketua
Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK)
Porosmedia.com – Konflik terbuka antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang belakangan viral di ruang publik bukan sekadar perselisihan personal atau miskomunikasi teknis. Ini adalah gejala struktural yang mengindikasikan lemahnya disiplin organisasi, buruknya etika birokrasi, serta rapuhnya sistem tata kelola pemerintahan di tingkat elite Pemprov Jabar.
Meski keduanya kemudian menyampaikan bahwa persoalan telah “islah”, publik tidak boleh terkecoh. Konflik ini — beserta rekaman video yang memperlihatkan ketegangan di Gedung Sate — menunjukkan bahwa masalah sebenarnya jauh lebih dalam dan berkaitan dengan perebutan kewenangan, ketidakpatuhan pada hierarki, serta potensi kolusi dalam pengaturan jabatan.
1. Ketidakjelasan Tupoksi yang Disalahgunakan
Dalam aturan pemerintah daerah, Sekda adalah unsur staf utama yang menjalankan koordinasi pemerintahan dan membantu Gubernur dalam mengelola birokrasi. Sedangkan Wakil Gubernur merupakan unsur pimpinan politik yang mendampingi Gubernur dalam mengambil keputusan strategis.
Ketika Wagub menuding Sekda telah “melampaui kewenangan”, menghadiri acara resmi tanpa koordinasi, atau tidak menginformasikan pelantikan pejabat tertentu, maka terlihat jelas adanya retaknya garis komando. Hal seperti ini tidak terjadi bila setiap pejabat memahami batas tugas dan menghormati struktur birokrasi.
Konflik ini menunjukkan bahwa Tupoksi bukan lagi panduan, melainkan alat yang dipakai sesuai kepentingan masing-masing.
2. Profesionalitas Pejabat Publik Tergerus Ambisi Politik
Energi pimpinan tinggi birokrasi seharusnya dipusatkan pada isu strategis:
– penanganan krisis pendidikan,
– skandal penahanan ijazah,
– kemiskinan struktural,
– masalah sosial dan hukum yang menumpuk.
Namun faktanya, perhatian elit Pemprov Jabar justru habis tersedot pada drama internal, adu klaim, dan perebutan panggung. Ini adalah bentuk nyata ketidakdewasaan birokrasi yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan publik.
Mutasi dan rotasi yang tidak terkoordinasi, sebagaimana diakui oleh Wagub, menjadi bukti bahwa sistem berjalan tidak normal. Ketika struktur pimpinan sibuk berseteru, kecepatan pengambilan keputusan melambat, dan rakyatlah yang paling dirugikan.
3. Celah Korupsi Jabatan:
Ketika Transparansi Dikesampingkan
APAK memandang bahwa kisruh kewenangan seperti ini adalah pintu masuk bagi praktik: kolusi, jual beli jabatan, nepotisme, serta pengaturan posisi berdasarkan like and dislike.
Ketika rotasi pejabat dilakukan tanpa koordinasi penuh dan tanpa transparansi, maka integritas sistem kepegawaian dipertaruhkan. Apalagi jika setiap keputusan didorong oleh ambisi personal, bukan pertimbangan kebutuhan organisasi.
Inilah yang selama ini kami soroti:
korupsi jabatan tidak selalu dimulai dari uang, tetapi dari disfungsi sistem dan kaburnya akuntabilitas.
4. Sikap Tegas Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK)
Untuk mengakhiri kekacauan ini dan mengembalikan wibawa birokrasi Jawa Barat, kami menyampaikan tuntutan terbuka:
a. Tegakkan Tupoksi dan Etika Birokrasi
Gubernur sebagai pemegang otoritas tertinggi harus mereview dan menegaskan kembali tugas Wagub dan Sekda secara tertulis dan terbuka, agar tidak ada ruang interpretasi sepihak yang menimbulkan perseteruan baru.
b. Transparansi Total dalam Urusan Jabatan
Setiap proses mutasi, rotasi, atau promosi pejabat harus diumumkan, dijelaskan alasan dan dasarnya, serta diawasi oleh lembaga internal yang independen.
Jabar tidak boleh dibiarkan menjadi arena permainan politik jabatan.
c. Akhiri Drama, Kembali Fokus pada Rakyat
APAK mengingatkan bahwa persoalan masyarakat jauh lebih penting daripada perseteruan elit birokrasi. Tidak pantas masa depan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik dikorbankan hanya karena ego jabatan.
d. Hentikan Kolusi dan Tebang Pilih dalam Pengisian Posisi
Jabatan publik bukan milik pribadi siapapun. Sistem harus bersih dari pengaruh kolusi, balas budi politik, atau kepentingan kelompok tertentu.
Maka dari itu, Konflik di internal Pemprov Jabar ini adalah alarm keras bahwa tata kelola birokrasi membutuhkan pembenahan serius. Jawa Barat membutuhkan pejabat yang melayani, bukan pejabat yang berebut panggung dan kewenangan.
APAK berdiri bersama publik untuk mengawal transparansi, mendorong perbaikan sistem, dan menegaskan bahwa korupsi jabatan adalah bentuk paling berbahaya dari pengkhianatan terhadap rakyat.
Jika ruang birokrasi dibiarkan menjadi arena tebang pilih, maka pemerintahan daerah akan kehilangan legitimasi moralnya.
Sudah saatnya elit berhenti berseteru dan kembali bekerja untuk rakyat Jawa Barat.
