Porosmedia.com, Bandung – Penutupan aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat yang mencakup Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang kini menyisakan lubang besar di dapur warga. Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) mencatat sedikitnya 15.239 Kepala Keluarga (KK) kini kehilangan sumber penghasilan utama dan berada di ambang krisis ekonomi.
Ketua APAK, Yadi Suryadi, dalam keterangan resminya kepada PorosMedia.com, Senin, (09/02/2026) di sela Audensi bersama Sekda Jabar Herman Suryatman mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan bahwa persoalan penutupan tambang bukan sekadar urusan regulasi perizinan atau lalu lintas, melainkan masalah kemanusiaan yang mendesak.
Yadi Suryadi menegaskan bahwa meskipun penutupan tambang mungkin didasari oleh penegakan aturan oleh Dinas ESDM atau Dishub Jabar, pemerintah tidak boleh abai terhadap dampak domino yang ditimbulkan.
”Ada 15.239 KK yang terdampak langsung. Mereka bukan hanya pekerja tambang, tapi juga pelaku ekonomi kecil di sekitarnya. Kami mendesak Gubernur Jawa Barat agar segera mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bantalan ekonomi selama masa transisi ini,” ujar Yadi kepada PorosMedia.com.
Menurut Yadi, Dinas Sosial Jawa Barat harus segera bergerak melakukan verifikasi faktual agar bantuan tersebut tidak tertahan di meja birokrasi.
Sebagai pimpinan lembaga yang fokus pada pengawasan korupsi, Yadi Suryadi juga memberikan peringatan keras terkait proses pendataan dan penyaluran bantuan. Ia mengingatkan bahwa angka 15.239 KK adalah jumlah yang besar dengan potensi anggaran yang sangat rawan disalahgunakan.
”Kami mendukung penuh pencairan bantuan, namun kami juga akan mengawal ketat. Jangan sampai musibah ekonomi warga Bogor Barat menjadi ladang korupsi baru. DPM-Desa Jabar harus memastikan data dari desa-desa di Cigudeg hingga Parung Panjang benar-benar akurat—by name by address—agar tidak ada data fiktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, APAK memandang bahwa Bansos hanyalah solusi jangka pendek. Yadi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk duduk bersama lintas sektoral—termasuk Dinas ESDM dan Dinas Tenaga Kerja—untuk memikirkan nasib ekonomi warga ke depan.
”Jika tambang ditutup permanen, apa solusinya? Jika dibuka kembali dengan aturan baru, kapan kepastiannya? Rakyat tidak bisa terus-menerus digantung dalam ketidakpastian,” pungkas Yadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait mekanisme bantuan khusus bagi warga terdampak tambang di wilayah Bogor Barat tersebut.
