Porosmedia.com, Bandung – Publik Kota Bandung dikejutkan oleh pemberitaan yang menyebut adanya pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin, yang diisukan terkait operasi tangkap tangan (OTT). Isu tersebut segera menyebar luas di berbagai kanal media daring, namun hingga kini belum ada bukti hukum yang valid — sehingga banyak pihak menilai isu itu hanya sebatas rekayasa politik, ungkap Rd. Yadi Suryadi (Pemerhati & Pengamat Politik Kota Bandung), Senin, 3 November 2025, saat ditemui Porosmedia di Dalem Kaum, Kota Bandung.
Yadi menilai dari berbagai sumber di internal pemerintahan dan kalangan masyarakat bahwa rumor OTT tersebut adalah upaya sistematis untuk menjatuhkan citra pribadi dan politik Kang Erwin, yang selama ini dikenal aktif turun ke lapangan, menyoroti persoalan publik secara langsung, serta menjalankan program-program strategis bagi warga Bandung.
Peristiwa ini pun, Yadi perhatikan memperlihatkan bahwa politik di Kota Bandung tampaknya tengah bergejolak. Tuduhan yang beredar tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan beban psikologis—bukan hanya bagi pejabat publik, tetapi juga bagi masyarakat yang menginginkan stabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Tentunya Yadi juga mengamati sumber di lingkaran pemerintahan yang menyebutkan bahwa kegiatan Kang Erwin selama ini terukur, konsisten, dan memiliki arah pembangunan yang jelas, terutama dalam isu sosial dan moral masyarakat. Ia dikenal gencar menangani persoalan minuman keras, narkoba, prostitusi, serta kebersihan kota, bahkan turun langsung dalam kegiatan keagamaan dan sosial di berbagai wilayah.
“Kinerja beliau bisa dilihat di lapangan. Hampir setiap hari aktivitasnya diberitakan media lokal maupun nasional. Jadi, sangat tidak masuk akal jika muncul tuduhan OTT yang tidak pernah terbukti,” ujar Yadi
Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan strategis memang berada di bawah tanggung jawab Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, tudingan yang diarahkan hanya kepada satu pihak—dalam hal ini Wakil Wali Kota—tanpa dasar yang sah, dinilai diskriminatif dan berpotensi menjadi bentuk pembunuhan karakter politik.
Maka dari itu, Yadi menilai lebih dalam bahwa isu semacam ini dapat muncul dari persaingan kepentingan proyek atau ketegangan antar-elite birokrasi di tubuh pemerintahan Kota Bandung sendiri. Rumor “jual beli jabatan” atau “proyek anggaran” yang dilempar ke ruang publik tanpa verifikasi justru memperkeruh suasana politik daerah.
“Jika benar ada yang memainkan isu ini untuk menjatuhkan citra pejabat aktif, maka itu harus diusut. Publik berhak tahu siapa dalang di balik permainan semacam ini,” ungkap Yadi berharap adanya pengusutan lebih tuntas.
Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan saling tuding, tetapi klarifikasi resmi dan transparansi informasi publik. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan pemerintah diharapkan bertindak profesional, menepis kabar palsu, serta menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan isu hukum untuk kepentingan politik praktis.
Kang Erwin sendiri hingga saat ini tetap menjalankan aktivitas pemerintahan sebagaimana biasa. Sejumlah agenda pelayanan publik, sosial kemasyarakatan, dan pembenahan tata kota tetap berjalan sesuai jadwal.
Kota Bandung membutuhkan stabilitas, bukan sensasi politik. Dalam suasana pemerintahan yang ideal, sinergi antara wali kota dan wakilnya adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Namun, jika salah satu pihak terus-menerus menjadi sasaran isu tak berdasar, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dapat terkikis.
“Sudah saatnya isu politik destruktif dihentikan. Pemerintah Kota Bandung harus fokus bekerja untuk rakyat, bukan terjebak pada intrik dan adu pengaruh,” tegas Yadi melanjutkan.
Masyarakat berharap, permainan politik yang berpotensi merusak kehormatan pejabat publik dan kredibilitas pemerintahan kota dapat segera diakhiri. Keberanian untuk mengungkap kebenaran dan menjaga netralitas menjadi bentuk nyata dari semangat reformasi birokrasi di daerah, harap Yadi menutup obrolan panjang tentang dugaan diskriminasi kepada Kang Erwin.
