Evaluasi Kesejahteraan Pensiunan Mengemuka: DPN PI Desak Pembebasan PBB Nasional dan Penyesuaian Tunjangan

Avatar photo

Porosmedia.com, Jakarta –  Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia (DPN-PI) melayangkan surat resmi bernomor 43-XI/PI-DPN/K/26 tertanggal 16 November 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto di Jakarta. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPN-PI Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS., tersebut memuat pernyataan dukungan terhadap pemerintahan sekaligus permohonan peningkatan kesejahteraan bagi pensiunan ASN, TNI/POLRI, BUMN, BUMD, dan pejabat negara.

​Dalam surat yang mencantumkan dasar SK Kemenkumham AHU-0000123.AH.01.08 TAHUN 2023 itu, DPN-PI menyatakan organisasinya telah berdiri di 30 provinsi dan siap mendukung keberlanjutan Astha Cita Presiden RI 2024–2029. Organisasi tersebut juga mencatat bahwa para pensiunan rata-rata telah mengabdi kepada negara selama kurang lebih 35 tahun.

​Sorotan utama dalam surat tersebut tertuju pada tekanan ekonomi yang dinilai berdampak langsung pada kelompok berpenghasilan tetap. DPN-PI menilai kondisi ekonomi saat ini belum kondusif dan disertai kenaikan harga bahan pokok, sementara perhitungan tunjangan beras masih dipatok sebesar Rp7.242 per kilogram. Menurut DPN-PI, angka perhitungan tersebut jauh melampaui harga riil di lapangan.

Baca juga:  Diduga Kebal Hukum, Tambang Galian C Ilegal di Talaga Majalengka Kembali Beroperasi

​Selain persoalan tunjangan beras, DPN-PI mengangkat beban biaya hidup lain yang dirasakan pensiunan, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta tarif listrik. Dalam suratnya, DPN-PI menyebut kebijakan pembebasan PBB saat ini baru berlaku di DKI Jakarta sehingga perlu didorong menjadi kebijakan nasional bagi pensiunan.

​Berdasarkan kondisi tersebut, DPN-PI mengajukan tiga permohonan utama kepada Presiden RI, yakni kenaikan gaji pensiun bagi ASN, TNI/POLRI, BUMN, BUMD, dan pejabat negara; pemberian subsidi biaya listrik; serta pemberlakuan kebijakan pembebasan pajak PBB secara nasional. Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Ketua DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Gubernur se-Indonesia, dan Ketua PI seluruh Indonesia.

​Dari perspektif tata kelola anggaran dan kebijakan publik, tuntutan penyesuaian manfaat pensiun, subsidi energi, maupun insentif fiskal seperti pembebasan PBB memerlukan kajian fiskal yang terukur agar selaras dengan kapasitas APBN dan APBD serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Istana maupun kementerian terkait mengenai tindak lanjut atas surat permohonan DPN-PI tersebut.