Soroti Rencana Relokasi Badak Jawa, Pakar Hukum dan Tokoh Baduy Ingatkan Ancaman Alih Fungsi Hutan hingga Pelanggaran Pamali Adat

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Rencana pemindahan atau relokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi hukum maupun masyarakat adat. Dalam forum diskusi publik “Ngopi Sore: Rumah Kedua/Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Usaha Pertambangan” yang digelar Majelis Musyawarah Sunda di Balé M Arcamanik, Bandung, Sabtu (21/11/2026), mengemuka peringatan keras terkait urgensi kajian komprehensif, potensi perubahan status dan fungsi kawasan konservasi, hingga kaitan erat satwa tersebut dengan tatanan adat masyarakat Baduy.

​Pakar Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., menekankan bahwa setiap rencana kebijakan pemindahan badak Jawa harus berangkat dari kajian yang menyeluruh dan objektif sebelum diambil keputusan. Kajian tersebut dinilai krusial untuk mengukur secara jernih perbandingan antara manfaat dan risiko kerugian yang ditimbulkan.

​“Jadi sebetulnya ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui suatu kajian yang komprehensif. Dan dari kajian itu nanti bisa kita tahu ya, bisa menilai apa manfaatnya, apakah lebih besar dari kerugiannya. Tapi kalau misalkan justru lebih banyak ruginya itu yang lebih baik tidak dilakukan.” — Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

Baca juga:  Kota Cimahi Sebagai Kota Terinovatif Raih IGA 2023

 

​Selain soal kelayakan kajian, Indra mengingatkan adanya kerawanan jangka panjang apabila suatu kawasan konservasi kehilangan keberadaan satwa kunci tersebut. Menurutnya, absennya badak di suatu wilayah berpotensi memicu pertanyaan mengenai urgensi mempertahankan status taman nasional dan membuka celah alih fungsi lahan untuk kepentingan budidaya lain, termasuk sektor pertambangan.

​Ia juga menyoroti kondisi kawasan taman nasional di Jawa Barat yang relatif kian menyusut serta tertekan oleh aktivitas budidaya dan kepadatan penduduk. Kawasan yang masih terjaga keasriannya dinilai sangat rentan apabila diintervensi kebijakan yang tidak matang, sehingga dikhawatirkan menggerus fungsi ekologis dan konservasi yang selama ini berjalan.

​Menanggapi keraguan terkait keberadaan populasi badak di habitatnya, Indra menyebut bahwa satwa tersebut masih ada, meski jumlahnya terbatas dan kerap dipersepsikan sekitar 50 hingga 52 individu. Penyempitan habitat membuat perjumpaan langsung jarang terjadi, sehingga keberadaan badak sering kali teridentifikasi melalui jejak, tapak, maupun tinja di lapangan.

​Terkait arah sikap publik terhadap rencana kebijakan tersebut, Indra menilai penyampaian aspirasi merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik semestinya tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui ruang partisipasi yang terbuka. Ketika ditanya mengenai peluang keberhasilan penyampaian aspirasi tersebut dari kacamata hukum, ia menyatakan optimisme yang tinggi seraya menyebut preseden serupa pernah terjadi pada sejumlah kasus lain.

Baca juga:  Di Balik Hari Senyum Sedunia: Ketika Gestur Sederhana Menguji Kemanusiaan dan Etika Publik

​Dimensi Adat dan Amanat Leluhur Masyarakat Baduy

​Sementara itu, pandangan berbeda namun saling menguatkan datang dari Sarpin, warga sekaligus tokoh Baduy Luar. Ia menyoroti persoalan pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon dari sudut pandang hukum adat dan amanat leluhur.

​Sarpin mengemukakan ungkapan adat Baduy, “pondok temenan disambung, lojor temenan dipotong”, yang menurutnya berkaitan erat dengan kelestarian hutan dan tatanan yang berlaku. Memindahkan badak dari Taman Nasional Ujung Kulon ke tempat lain dipandang sebagai tindakan “memotong” sesuatu yang telah menyatu di tempatnya serta mengubah aturan adat yang diwariskan.

​Meski berdomisili di Kabupaten Lebak dan tidak berinteraksi langsung dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Kabupaten Pandeglang, Sarpin menegaskan bahwa masyarakat Baduy sebagai bagian dari masyarakat Banten merasa memiliki tanggung jawab moral dan adat untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi tersebut.

​Ia menuturkan bahwa sejumlah tokoh dan pihak terkait—baik di tingkat daerah, provinsi, maupun kalangan kebudayaan—telah melakukan komunikasi dengan para kokolot, kepala desa, serta pemangku adat agar suara masyarakat Baduy turut disampaikan terkait penolakan pemindahan badak dari Ujung Kulon.

Baca juga:  Standar Mutu Pesantren Bakal Diterapkan, Ini Bocorannya

​Menurut Sarpin, sikap tersebut berakar pada kisah dan keyakinan sejarah mengenai Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Sangiang Sira, yang dalam tuturan setempat dimaknai sebagai kepalanya Pulau Jawa. Para kokolot, kuwu, atau ketua adat disebut mengemban amanat leluhur untuk ikut melestarikan kawasan tersebut, termasuk melalui pelaksanaan ritual tahunan di sejumlah daerah.

​“Apalagi yang booming sekarang ada kaitannya mau dirubah, badaknya dipindah. Itu salah satu yang tidak bisa gitu. Itu salah satu harus ikut bertanggung jawab dan harus ikut mempertahankan karena bukan hanya cerita secara umum tapi juga punya titipan dari leluhurnya bahwa itu harus dilestarikan.” — Sarpin, Warga Baduy

​Sarpin menambahkan bahwa jika perdebatan publik kerap menyoroti aspek peraturan perundang-undangan, masyarakat adat berpijak pada aturan adat istiadat dan titipan leluhur yang menurut keyakinan mereka tidak boleh diabaikan.

​