Porosmedia.com, Bandung – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Dalam apel perdana di Balai Kota, Senin (5/1/2026), Farhan menegaskan bahwa dinamika tantangan sepanjang 2025 harus menjadi titik balik bagi Pemkot untuk melakukan pembenahan total di berbagai lini pelayanan publik.
Farhan menyadari bahwa Kota Bandung kini berada di bawah “mikroskop” publik, baik oleh media, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat. Tekanan ini, menurutnya, harus dijawab dengan perubahan pola kerja dari reaktif menjadi antisipatif.
“Saya pastikan tahun 2026 adalah tahun di mana kita memberikan hasil yang lebih baik dari 2025. Tantangan memang semakin berat, namun kapasitas kita pun harus ditingkatkan secara linier,” tegas Farhan.
Isu krusial yang menjadi sorotan utama evaluasi adalah pengelolaan sampah. Meski mengklaim berada di jalur yang tepat (on the right track), Farhan mengakui ketergantungan terhadap TPA Sarimukti masih menjadi beban besar.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada awal 2025 hampir seluruh sampah Bandung dibuang ke TPA. Saat ini, Pemkot baru mampu mengelola sekitar 20% (±320 ton/hari) melalui intervensi teknologi. Farhan mematok target tinggi untuk bulan depan:
- Target Februari 2026: Pengelolaan mandiri mencapai 30% (sekitar 500 ton/hari).
- Realita Lapangan: Dari total 1.500 ton timbulan sampah harian, masih terdapat residu sekitar 1.000 ton (70%) yang menanti solusi jangka panjang.
“Tidak ada solusi ajaib. Penanganan sampah memerlukan langkah terstruktur dan berkelanjutan,” imbuhnya. Salah satu strategi baru yang akan digulirkan adalah penempatan satu petugas pemilah dan pengolah sampah di setiap RW untuk memutus rantai sampah sejak dari sumbernya.
Selain sampah, performa infrastruktur menjadi catatan kritis. Keluhan warga terkait jalan rusak, drainase yang tersumbat, hingga minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) masih mendominasi laporan publik.
Meskipun di tahun 2026 Pemkot memprioritaskan revitalisasi 17 ruas jalan di pusat wisata, Farhan memberikan jaminan bahwa wilayah pemukiman tidak akan dianaktirikan. Integrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih solid agar program tidak berjalan secara parsial.
Di sisi lain, Farhan memberikan peringatan dini (early warning) terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi mencapai puncaknya pada Februari 2026. Seluruh aparatur diminta meningkatkan kesiapsiagaan guna meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi di titik-titik rawan kota.
“Mari kita buktikan bahwa kita adalah birokrat yang tangguh dan mampu mengelola Bandung sebagai ibu kota provinsi dengan standar layanan yang layak,” pungkasnya.
