Porosmedia.com, Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Andri Gunawan, S.Ak., S.M., mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong eks Palaguna di kawasan Alun-Alun Bandung. Lahan strategis yang lama terbengkalai tersebut didorong untuk difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus ruang ekspresi dan eksibisi seni budaya.
Dorongan tersebut mengemuka saat Andri bersama Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., menerima audiensi dari perwakilan seniman dan budayawan yang tergabung dalam Paguyuban Satria Kiansantang Barisan Reformasi (Paskibar), di Ruang Auditorium DPRD Kota Bandung, Senin (16/11/2026). Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Diciptabintar) Kota Bandung.
Dalam forum tersebut, kalangan budayawan menyuarakan kekhawatiran atas ketidakjelasan pemanfaatan kawasan eks Palaguna. Mereka menuntut agar aset daerah tersebut dikelola secara berpihak pada kelestarian ekologi perkotaan dan pemajuan kebudayaan lokal, alih-alih semata-mata berorientasi komersial.
Menanggapi aspirasi itu, Andri menilai kawasan eks Palaguna memiliki nilai historis yang tidak boleh diabaikan dalam perencanaan tata ruang kota. Di lokasi tersebut terdapat situs cagar budaya berupa sumur pertama di Kota Bandung yang memerlukan perlindungan serius.
Namun, ia mengakui bahwa status kepemilikan lahan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi tantangan tersendiri dalam eksekusi kebijakan di tingkat kota.
”Kami berharap pemanfaatan lahan tersebut diarahkan untuk menunjang ekologi sekaligus pemajuan kebudayaan. Aspirasi para budayawan dan seniman ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait,” ujar Andri.
Soroti Dugaan Eksploitasi Anak dan Ketertiban di Kawasan Braga
Selain persoalan aset eks Palaguna, Andri juga melontarkan kritik terhadap lemahnya pengawasan ketertiban sosial di sejumlah titik ikonik pariwisata Kota Bandung, meliputi Jalan Asia Afrika, Jalan Banceuy, hingga Jalan Braga.
Menurut Andri, tingginya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan pusat kota tersebut belum diimbangi dengan tata kelola sosial yang memadai. Ia menyoroti maraknya keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta indikasi praktik eksploitasi anak yang dipekerjakan berjualan hingga larut malam.
Untuk mengatasi persoalan menahun tersebut, Andri mendesak Pemerintah Kota Bandung membentuk satuan tugas (task force) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta aparatur kewilayahan.
”Kami mendorong agar dibentuk task force, tim kerja lintas sektor untuk mengawal kawasan wisata. Petugas perlu ditempatkan di sejumlah titik strategis agar persoalan gelandangan, pengemis, dan terutama eksploitasi anak dapat segera ditangani,” tegasnya.
Andri menegaskan bahwa pembiaran terhadap anak-anak yang dipaksa beraktivitas ekonomi pada jam istirahat merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau eksploitasi oleh pihak tertentu, ia meminta pemerintah mengambil langkah penindakan dan pembinaan tegas terhadap orang tua maupun koordinator di lapangan.
Di sisi lain, terkait keluhan pengunjung mengenai aktivitas penawaran barang dan jasa yang dinilai terlalu agresif di sepanjang Jalan Braga, Andri meminta dinas terkait menerapkan sistem pendataan dan pengaturan zonasi pedagang. Penataan tersebut dinilai mendesak agar geliat ekonomi warga tetap berjalan tanpa merusak kenyamanan wisatawan yang berkunjung. (Red/Porosmedia.com)







