Porosmedia.com, Bandung – Di tengah hiruk-pikuk persoalan perkotaan yang seolah tidak pernah kehabisan bahan diskusi—mulai dari tata kelola sampah, kepadatan lalu lintas, persoalan drainase, hingga kualitas layanan publik—posisi Sekretaris Daerah (Sekda) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berada di persimpangan yang krusial. Secara struktural, Sekda merupakan jabatan karier tertinggi di birokrasi daerah yang mengorkestrasi jalannya pemerintahan, mengawal penyusunan kebijakan, membina Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, dalam diskursus publik di Kota Bandung, jabatan yang dikenal sebagai “jantung” birokrasi ini kerap menghadapi ujian ekspektasi. Muncul pertanyaan tajam mengenai sejauh mana fungsi Sekda berjalan optimal, mengapa sosoknya sering dipersepsikan kurang “greget” atau terlalu berhati-hati, hingga perdebatan soal ketegasan dalam membina disiplin ASN. Kritik-kritik tersebut bukan sekadar riuh di permukaan, melainkan cerminan jurang antara kerja administratif di balik layar dan tuntutan warga akan perubahan nyata di lapangan.
Jantung Birokrasi yang Harus Menggerakkan, Bukan Sekadar Menjaga Kursi
Secara normatif, tugas Sekda mencakup mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengawal pelaksanaan tugas Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Kecamatan, hingga Kelurahan), mengelola administrasi pemerintahan, kepegawaian, dan keuangan daerah, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan. Di kota sebesar Bandung, peran ini menuntut kapasitas manajerial yang melampaui rutinitas surat-menyurat atau rapat seremonial.
Persoalan klasik tata kelola kota besar jarang berdiri di satu dinas saja. Penanganan masalah lintas sektor membutuhkan simpul komando yang mampu menyatukan ego sektoral antar-OPD, mempercepat eksekusi teknis, serta memastikan anggaran dan regulasi berjalan seiring.
Dalam konteks ini, sikap Sekda yang terlalu banyak diam cenderung membawa konsekuensi yang tidak ringan bagi ritme birokrasi. Ketimbang mempermudah jalannya pemerintahan, kepasifan di tingkat koordinasi berisiko memperlambat penyelesaian sumbatan lintas dinas, memperpanjang tarik-menarik administrasi atau anggaran, serta menciptakan ketidakjelasan arah di kalangan ASN. Ketika pimpinan tertinggi di jalur karier birokrasi terlihat kurang mengorkestrasi secara tegas, budaya kerja yang cenderung aman sendiri atau menunggu komando berpotensi lebih subur daripada etos kerja yang solutif dan terukur.
Tentu perlu dibedakan antara ketenangan yang terukur—seperti menjaga netralitas birokrasi, meredam kegaduhan politik, atau memastikan kepatuhan hukum sebelum mengambil keputusan—dengan sikap terlalu pasif saat mesin birokrasi membutuhkan dorongan nyata. Ketenangan adalah aset apabila dibarengi ketegasan eksekusi; sebaliknya, ketenangan bisa dibaca sebagai kelambanan ketika masalah di lapangan terus berulang.
Mengapa Publik Merasakan Minim “Greget” dan Ketegasan?
Kritik publik bahwa kinerja Sekda terasa kurang menggigit atau minim terobosan yang terasa langsung oleh masyarakat lahir dari beberapa faktor struktural maupun kultural:
- Bekerja di “Dapur” Birokrasi vs. Ekspektasi Terobosan Nyata: Sekda memang lebih banyak bekerja pada tata kelola internal, sinkronisasi program, administrasi, dan pengendalian anggaran ketimbang tampil sebagai wajah politik utama seperti kepala daerah. Meski demikian, bagi warga, ukuran keberhasilan tata kelola tetap terletak pada dampak yang terasa sehari-hari. Selama keluhan dasar kota belum menunjukkan perubahan signifikan, rapat koordinasi dan agenda administratif mudah dipersepsikan sekadar rutinitas.
- Pendekatan Teknokratis dan Prosedural: Latar belakang birokrasi dan teknis sering kali mendorong gaya kerja yang berhati-hati, berjenjang, dan patuh pada prosedur. Pendekatan ini penting untuk menjaga ketertiban hukum dan akuntabilitas anggaran, tetapi kerap dianggap kurang responsif oleh publik yang menuntut kecepatan dan terobosan.
- Sorotan pada “Taring” Pembinaan ASN: Salah satu titik kritik paling sensitif menyangkut keberanian dan ketegasan dalam membina ASN. Di mata masyarakat, ketegasan pembinaan diukur dari kejelasan standar kinerja, konsistensi penegakan disiplin, serta adanya efek jera yang terukur. Meski dalam praktiknya pembinaan ASN terikat aturan manajemen kepegawaian, sistem merit, dan mekanisme berjenjang, persepsi publik tetap mengarah pada hasil akhir: apakah birokrasi bergerak lebih disiplin dan berkinerja tinggi, atau justru terasa lunak dan lamban berbenah?
Sekda vs. Peran Tim Pakar: Perbedaan Fungsi yang Sering Diperdebatkan
Perdebatan mengenai kelayakan seorang pejabat—termasuk dalam konteks sosok yang menduduki kursi Sekda Kota Bandung—sering kali berujung pada perbandingan antara posisi komando administratif dan peran tim pakar atau penasihat. Perbandingan ini muncul bukan tanpa alasan, karena keduanya menuntut karakter kerja yang berbeda:
- Jabatan Sekda menuntut otoritas koordinasi, pengambilan keputusan administratif, dan pengendalian eksekusi birokrasi. Pejabatnya tidak cukup hanya memahami regulasi dan peta masalah, tetapi juga harus mampu menggerakkan ribuan aparatur, mengurai kebuntuan lintas OPD, serta menjaga ketertiban anggaran dan kinerja.
- Peran Tim Pakar atau Penasihat lebih menitikberatkan pada kajian, analisis, telaah kebijakan, dan pemberian gagasan strategis tanpa beban langsung mengendalikan roda eksekusi harian maupun pembinaan struktural birokrasi.
Ketika muncul pandangan bahwa seseorang lebih cocok berada di ranah pemikiran atau tim pakar ketimbang memimpin jalur birokrasi, substansi kritik tersebut umumnya tertuju pada keseimbangan antara kapasitas analisis dan ketegasan eksekusi. Dari sisi mekanisme formal, pengangkatan Sekda memang melalui prosedur administrasi, kompetensi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kesinambungan sistem. Namun, legitimasi publik di lapangan tetap diuji oleh sejauh mana otoritas koordinasi dan pembinaan birokrasi benar-benar terasa “menggigit”.
Catatan Evaluasi untuk Tata Kelola Pemkot Bandung
Menilai apakah Sekda Kota Bandung layak mendapatkan “rapor hijau” atau “rapor merah” tidak bisa dilepaskan dari indikator yang digunakan. Jika tolok ukurnya adalah menjaga keberlangsungan administrasi di tengah dinamika pemerintahan dan ketertiban prosedur, fungsi tersebut memang bagian dari kerja sistemik. Namun, jika tolok ukurnya adalah kecepatan koordinasi lintas sektor, ketegasan pembinaan ASN, dan dampak kebijakan yang dirasakan warga, maka catatan kritis publik menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.
Ke depan, ujian utama bagi jabatan Sekda Kota Bandung terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa ketertiban birokrasi tidak identik dengan kelambanan. Mengubah koordinasi menjadi eksekusi nyata, memastikan disiplin ASN berjalan konsisten sesuai koridor aturan, serta mengomunikasikan kerja-kerja birokrasi secara transparan dan terukur adalah kunci agar “jantung” pemerintahan kota ini benar-benar berdetak sesuai kebutuhan warganya.







