Tolak Relokasi Badak Sunda, Pemangku Kepentingan Desak TNUK Kembali Jadi Cagar Alam dan Awasi Ancaman Tambang

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Penolakan terhadap rencana relokasi Badak Sunda (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Rumah Kedua/Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Tambang” yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Balai M Cafe, Jalan Arcamanik Endah Nomor 74, Bandung, Sabtu (21/11/2026). Forum yang dikemas dalam Ngopi Sore di Pasundan ini mempertemukan sekitar 40 pemangku kepentingan—mulai dari akademisi, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga pegiat sosial budaya—untuk merumuskan sikap bersama terkait perlindungan habitat asli satwa endemik tersebut serta mengantisipasi ancaman ekspansi pertambangan.

​Diskusi yang dipandu Ketua Badan Pekerja MMS Andri P. Kantaprawira ini menghadirkan tiga narasumber utama: pakar hukum tata negara dan lingkungan hidup Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.; Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat Wahyudin (Iwank); serta tokoh masyarakat Baduy Luar, Saprin. Sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi turut hadir, di antaranya Presidium MMS Dr. Drs. Ernawan S. Koesoemaatmadja, M.Psi.; Ketua Umum PP Angkatan Muda Siliwangi Drs. Rully Alfiandy; Wakil Ketua Daya Sunda Dr. Iwa Kusaeri; Sekjen DPKLTS Topan Suranto; Ketua Majelis Adat Sunda Ari Subagja Hussein; Ketua Corong Jawa Barat Yusuf Sumpena; perwakilan Sunda Kiwari Dadang Utun Hermawan; perwakilan P3I Jawa Barat Iwan Hermawan; serta Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pasundan Prof. Dr. Anton Minardi.

​Usulan Perubahan Status Kawasan dan Kesatuan Ekosistem

​Mayoritas peserta diskusi mendorong agar status TNUK dikembalikan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon guna memperkuat perlindungan ekosistem secara ketat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, cagar alam merupakan kawasan suaka alam dengan kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang dilindungi serta perkembangannya berlangsung secara alami. Sementara itu, taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam dengan sistem zonasi yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Baca juga:  Menteri Kebudayaan Silaturahmi dengan Majelis Musyawarah Sunda: Ngobrol produk budaya kekinian

​Para narasumber menegaskan bahwa kawasan TNUK beserta wilayah perairannya merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak terpisahkan. Karena itu, sikap dan pernyataan pejabat kementerian terkait—seperti dorongan Menteri Lingkungan Hidup Ir. Jumhur Hidayat, M.Si. agar perairan Ujung Kulon dilepaskan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa tidak ada usaha pertambangan di TNUK—dinilai harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dalam desain dan rencana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

​Kajian Relokasi, Risiko Satwa, dan Catatan Hukum

​Dalam forum tersebut, perdebatan juga menyoroti penyebutan spesies yang kerap disebut sebagai “badak jawa”, padahal nama ilmiahnya adalah Rhinoceros sondaicus—yang oleh para peserta diskusi dimaknai sebagai identitas endemik Sunda sekaligus ikon warisan alam Nusantara. Dengan estimasi populasi tersisa di alam sekitar 70 hingga 80 individu dan berstatus sangat kritis atau terancam punah, rencana pemindahan satwa dinilai membawa risiko tinggi.

​Proses penggiringan hingga pembiusan satwa liar berpotensi memicu stres berat dan kematian, terlebih setelah terjadinya kematian badak jantan produktif bernama Mosefa pada 2025. Wacana “Rumah Kedua” sendiri disebut telah bergulir sejak 1980; secara keilmuan, opsi tersebut dinilai baru layak dipertimbangkan apabila berbasis kajian ilmiah yang matang, sesuai karakter habitat, berada dekat dengan habitat asli—seperti kawasan Cikepuh—serta melalui tahapan persiapan panjang. Sebaliknya, rencana pemindahan ke Alas Purwo ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan habitat dan belum didukung riset ilmiah yang memadai.

Baca juga:  Putusan PTTUN Jakarta: Pemprov Jabar Menang Banding Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

​Dari aspek hukum, Divisi Advokasi Kebijakan Publik Badan Pekerja MMS—yang dikoordinasikan Andri P. Kantaprawira bersama Ketua Divisi Advokasi Kebijakan Publik Dr. Sitti Hikmawati, S.H.—mengingatkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1990 mengatur larangan dan sanksi pidana terkait gangguan terhadap keutuhan kawasan serta tindakan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Pengecualian terhadap larangan tersebut hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 22, antara lain untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Sementara itu, pelanggaran sengaja terhadap ketentuan perlindungan kawasan dan satwa yang dilindungi diancam pidana penjara dan denda sesuai Pasal 40.

​Empat Pokok Pemikiran dan Ancaman Pertambangan

​Diskusi publik MMS merangkum empat pemikiran utama pemangku kepentingan di Jawa Barat:

  1. ​Menolak rencana relokasi badak dari Ujung Kulon ke Alas Purwo karena tidak sesuai habitat dan belum memiliki kajian riset ilmiah, sehingga perlindungan di habitat asli harus diprioritaskan.
  2. ​Menetapkan kawasan laut antarpulau dan semenanjung sebagai satu kesatuan wilayah konservasi guna menjaga keterkaitan ekologis darat dan perairan secara utuh.
  3. ​Mendesak penetapan program pelestarian Ujung Kulon yang konkret, terukur, dan berkelanjutan, mencakup perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, pengawasan, serta jaminan keberlangsungan populasi badak.
  4. ​Menuntut moratorium kegiatan budidaya di dalam kawasan konservasi yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelestarian habitat satwa.
Baca juga:  Aliansi Pemerhati Pendidikan Jawa Barat Siap Kolaborasi dengan BNN dalam Pencegahan Narkoba

​Selain isu relokasi, WALHI Jawa Barat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tekanan eksploitasi sumber daya alam dan potensi penetapan wilayah usaha pertambangan di Banten yang kaya mineral sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kepentingan ekonomi jangka pendek dinilai tidak boleh mengalahkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga.

​Dimensi Adat dan Spiritual Masyarakat Baduy

​Perspektif kultural dan spiritual disampaikan tokoh Baduy Luar, Saprin, yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam sebagai warisan lintas generasi. Bagi masyarakat adat Baduy, kawasan Banten memiliki nilai sakral—termasuk Sasaka Domas dan Ujung Kulon yang dipandang sebagai Sang Hyang Sirah (kepala Pulau Jawa) serta ruang ritual dan spiritual. Mengganggu tatanan atau paseuk kawasan tersebut diyakini sebagai pamali yang dapat memicu mamala atau bencana bagi manusia maupun keanekaragaman hayati di dalamnya.

​Melalui forum ini, MMS bersama elemen masyarakat sipil, akademisi, pemerhati lingkungan, dan masyarakat adat menyerukan agar pemerintah menjadikan perlindungan ekosistem Ujung Kulon sebagai prioritas nasional, menghentikan rencana relokasi yang berisiko, serta memastikan kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian alam dan hak hidup masyarakat.