Esai Kontemplatif
Harri Safiari
Porosmedia.com – Sejak diumumkannya penetapan sejumlah mantan pejabat tinggi Polri sebagai tersangka pada 3 November 2026 oleh Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin, terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi di lingkungan Mabes Polri, perhatian publik seolah kembali diarahkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar bekerja tanpa pandang bulu?
Nama mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), mantan Dirtipid Narkoba Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi disebut dalam informasi mengenai perkara tersebut.
Namun, hampir tiga minggu berlalu, masyarakat masih menantikan perkembangan yang lebih terang. Belum banyak informasi substantif yang dapat menjawab rasa ingin tahu publik mengenai konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, alat bukti, maupun arah penanganan selanjutnya.
“Progresnya lambat sekali, bagai keong!” celetuk Rubi, salah seorang pengunjung Warung Kopi Mundur Maju. “Lain halnya kalau kasus terorisme, relatif cepat dan lebih tuntas.”
“Wajar masyarakat bertanya-tanya. Apalagi kalau perkara ini dikaitkan dengan dugaan makar. Kok sepertinya ada ewuh pakewuh, nih?” timpal Endang Surendang, pengunjung tetap warung yang dikenal gemar memancing diskusi spontan.
Kesabaran Publik Bukan Cek Kosong bagi Penegak Hukum
Percakapan pun semakin menarik.
“Sebentar,” sahut seorang pengunjung yang sejak tadi menyimak sambil mengaduk kopi hitamnya. “Kita harus membedakan antara lambatnya proses hukum dan kehati-hatian penyidik. Tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan kecepatan yang sama. Ada kompleksitas alat bukti, keterangan saksi, hubungan antarpihak, dan aspek hukum yang harus diuji.”
Rubi mengangguk, tetapi tidak sepenuhnya setuju.
“Betul. Kita tidak sedang meminta polisi bekerja terburu-buru. Kita justru meminta mereka bekerja profesional. Namun, kehati-hatian jangan sampai menjadi alasan untuk membiarkan publik terus-menerus berada dalam ketidakpastian.”
Di sinilah persoalannya.
Masyarakat tidak harus mengetahui seluruh detail penyidikan yang memang dilindungi kerahasiaannya. Akan tetapi, masyarakat berhak memperoleh informasi yang layak mengenai perkembangan perkara, dasar hukum penanganannya, serta jaminan bahwa proses tersebut berlangsung secara objektif.
Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak dibangun melalui konferensi pers semata, melainkan melalui konsistensi antara pernyataan, tindakan, dan hasil penegakan hukum.
Kesabaran masyarakat memang penting. Tetapi kesabaran tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan untuk tidak bertanya.
Ketika Nama Besar Berhadapan dengan Supremasi Hukum
“Menurut saya, justru di sinilah ujian sesungguhnya,” ujar Endang. “Kalau yang berhadapan dengan hukum orang kecil, masyarakat sering melihat prosesnya berjalan begitu cepat. Tetapi ketika nama-nama besar masuk dalam pusaran perkara, mengapa publik seolah harus belajar kembali tentang arti kesabaran?”
Pertanyaan itu mengundang keheningan sejenak.
Dalam negara hukum, kedudukan seseorang tidak boleh menentukan cepat atau lambatnya penegakan hukum. Jabatan, pangkat, kedekatan politik, maupun sejarah pengabdian seseorang kepada negara tidak boleh menjadi tameng dari proses hukum.
Sebaliknya, status sebagai tersangka juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum seseorang.
Ada dua prinsip yang harus berjalan beriringan: setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Keduanya bukan prinsip yang saling bertentangan. Justru di situlah martabat negara hukum dipertaruhkan.
Jika benar terdapat pelanggaran prosedur dalam tindakan penyadapan, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, atau siapa yang mengetahui. Lebih jauh, publik perlu memahami apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran terhadap perlindungan privasi warga negara, atau kemungkinan penggunaan instrumen negara untuk kepentingan di luar hukum.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui spekulasi ataupun penghakiman di ruang publik.
Dugaan Makar: Jangan Menjadi Istilah yang Menggantung
Pembicaraan kemudian bergeser pada istilah makar.
“Kalau memang ada unsur makar, apa sebenarnya konstruksi hukumnya? Apa perbuatan yang dipersoalkan? Siapa melakukan apa? Apa alat buktinya? Jangan sampai istilah makar hanya menjadi kata besar yang menimbulkan kegaduhan, tetapi masyarakat tidak pernah memperoleh penjelasan yang proporsional,” kata seorang pengunjung lainnya.
Pernyataan itu patut direnungkan.
Makar bukan istilah ringan. Ia memiliki konsekuensi hukum, politik, dan sosial yang serius. Karena itu, penggunaannya harus didasarkan pada unsur-unsur pidana yang jelas, bukti yang dapat diuji, dan proses hukum yang transparan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.
Jangan sampai istilah tersebut menjadi instrumen untuk memperluas kecurigaan, membangun stigma, atau bahkan membungkam kritik yang sah.
Demikian pula, jangan sampai perkara yang sesungguhnya membutuhkan pengungkapan menyeluruh justru kehilangan substansinya akibat perdebatan politik yang terlalu gaduh.
Negara harus menjelaskan duduk persoalan melalui jalur hukum, bukan membiarkan masyarakat menyusun sendiri potongan-potongan informasi yang beredar.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Jangan Berhenti pada Permukaan
“Kalau bicara kekuasaan, kita juga tidak boleh melupakan persoalan korupsi,” lanjut Rubi.
Menurutnya, korupsi bukan hanya perkara uang negara yang raib, tetapi juga menyangkut kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan manipulasi institusi untuk keuntungan tertentu.
“Jangan-jangan kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang menjadi tersangka, tetapi lupa mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan bekerja. Apakah ada mekanisme kontrol yang efektif? Apakah kewenangan penyadapan diawasi secara memadai? Siapa yang bertanggung jawab apabila prosedur dilanggar?”
Pertanyaan tersebut membuka dimensi yang lebih luas.
Penegakan hukum tidak cukup hanya mengungkap pelaku individual. Ia juga harus mampu menemukan kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.
Jika ada penyalahgunaan kewenangan, harus ada pertanggungjawaban. Jika ditemukan tindak pidana korupsi, harus dibuktikan dan diproses sesuai hukum. Jika terdapat pelanggaran prosedur, harus ada evaluasi kelembagaan.
Jangan sampai penyelesaian perkara hanya menghasilkan beberapa nama tersangka, sementara persoalan mendasar dalam tata kelola institusi tetap dibiarkan.
Negara hukum tidak boleh sekadar pandai menemukan orang yang bersalah. Negara hukum juga harus berani memperbaiki sistem yang memungkinkan kesalahan itu terjadi.
Publik Tidak Membutuhkan Drama, Melainkan Kepastian
“Jadi, apa yang sebenarnya kita harapkan?” tanya Endang.
“Jawabannya sederhana,” sahut Rubi. “Kita ingin proses hukum yang jelas, terbuka dalam batas yang dibenarkan hukum, dan tidak tebang pilih.”
Masyarakat tidak sedang meminta penyidik membuka seluruh isi berkas perkara di hadapan kamera. Masyarakat juga tidak berhak mendikte hasil penyidikan maupun memaksa pengadilan menjatuhkan putusan tertentu.
Namun, ada sejumlah hal yang layak menjadi perhatian publik:
Pertama, penegak hukum perlu memberikan penjelasan berkala mengenai perkembangan perkara, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.
Kedua, dasar penetapan tersangka, konstruksi dugaan tindak pidana, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak harus dapat diuji melalui mekanisme hukum.
Ketiga, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prosedur, penanganannya harus menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab tanpa diskriminasi.
Keempat, lembaga pengawas dan mekanisme peradilan harus berfungsi efektif untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penegakan hukum itu sendiri.
Kelima, hak-hak para tersangka harus tetap dihormati. Sebab, keadilan tidak boleh diperjuangkan dengan cara mengorbankan prinsip-prinsip keadilan lainnya.
Belajar Bersabar, Tetapi Jangan Berhenti Mengawasi
Menjelang malam, suasana Warung Kopi Mundur Maju mulai lengang. Kopi yang semula panas tinggal menyisakan ampas di dasar gelas.
Endang kemudian menyampaikan kalimat yang membuat diskusi malam itu seolah menemukan kesimpulannya.
“Barangkali benar, kita memang harus belajar bersabar. Tetapi jangan sampai kesabaran itu membuat kita kehilangan keberanian untuk bertanya. Demokrasi membutuhkan warga yang sabar, tetapi juga kritis. Negara membutuhkan penegak hukum yang berhati-hati, tetapi juga berani.”
Rubi tersenyum.
“Jangan sampai rakyat hanya diminta percaya, tetapi tidak pernah diberi alasan yang masuk akal untuk percaya.”
Kalimat itu terasa sederhana, tetapi mengandung pesan yang mendalam.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, siapa yang memiliki jabatan tinggi, atau seberapa cepat sebuah perkara diselesaikan. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah hukum masih berdiri tegak ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Sebab, supremasi hukum justru diuji ketika orang-orang yang berhadapan dengannya memiliki pengaruh, jaringan, dan kedudukan yang tidak kecil.
Jika prosesnya benar, transparansi yang proporsional akan memperkuat kepercayaan publik. Jika ditemukan kesalahan, koreksi harus dilakukan. Jika terbukti ada tindak pidana, pertanggungjawaban harus ditegakkan. Dan jika tuduhan tidak terbukti, nama baik serta hak-hak pihak yang bersangkutan juga wajib dipulihkan sesuai hukum.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Tetapi tidak boleh pula ada pihak yang dikorbankan demi memuaskan tekanan opini publik.
Sebab, hukum yang adil bukanlah hukum yang paling cepat menghukum, melainkan hukum yang paling konsisten menemukan kebenaran melalui prosedur yang benar.
Maka, kepada para pengelola negara dan penegak hukum, masyarakat sesungguhnya hanya menitipkan satu pesan:
Jangan terlalu sering meminta rakyat bersabar apabila penjelasan yang semestinya diberikan justru terus tertunda.
Dan kepada masyarakat, jangan biarkan kegaduhan menggantikan akal sehat. Teruslah mengawasi, teruslah bertanya, tetapi tetap hormati asas praduga tak bersalah.
Karena dalam demokrasi, diam bukan selalu berarti percaya, dan bertanya bukan berarti membenci negara.
Negara yang kuat bukan negara yang meminta rakyat berhenti bertanya, melainkan negara yang berani memberikan jawaban.
Warung Kopi Mundur Maju boleh tutup menjelang tengah malam. Namun, diskusi tentang keadilan, transparansi, dan supremasi hukum tidak boleh ikut tutup.
— Selesai–







