Porosmedia.com, Bandung – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 memicu perhatian serius dari kalangan legislatif, khususnya terkait selisih antara target pendapatan dan rencana belanja daerah yang memunculkan angka surplus.
Menanggapi catatan kritis tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa pihak eksekutif tengah menyusun jawaban komprehensif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar. Penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tersebut dijadwalkan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Senin, 2 November 2026 mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Erwan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).
”Tahapan pembahasan masih terus berjalan. Hari ini kita mendengarkan catatan dan pandangan dari fraksi-fraksi. Nanti secara resmi akan dijawab oleh pemerintah, dan materinya sedang kami siapkan,” ujar Erwan kepada awak media.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna Senin (26/10/2026), Erwan telah membacakan pengantar nota keuangan Ranperda APBD 2027. Dalam dokumen rancangan tersebut, Pemprov Jabar memproyeksikan target pendapatan daerah mencapai Rp29,35 triliun, sementara alokasi belanja daerah dipatok sebesar Rp27,58 triliun—yang secara matematis menyisakan selisih surplus sekitar Rp1,77 triliun.
Dalam sesi pandangan umum kali ini, Fraksi Gerindra yang tampil membacakan sikap mewakili fraksi-fraksi lainnya menyoroti secara khusus struktur volume anggaran yang mengalami surplus tersebut. Sorotan ini lazim menjadi diskursus penting dalam politik anggaran, mengingat surplus di atas kertas kerap memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penyerapan anggaran serta optimalisasi alokasi belanja publik untuk program prioritas masyarakat.
Erwan pun membenarkan bahwa isu surplus anggaran menjadi salah satu poin krusial yang diangkat oleh legislatif.
”Tadi yang disampaikan Fraksi Gerindra mewakili fraksi lain memang menyoroti soal surplus itu,” katanya singkat.
Dengan rentang waktu tiga hari sebelum rapat lanjutan digelar, Erwan menegaskan bahwa jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait akan mengkaji secara mendalam setiap catatan dewan sebelum dibacakan dalam agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi.
”Semua poin catatan fraksi akan kita pelajari terlebih dahulu secara cermat, untuk kemudian kita jawab dan jelaskan pada Rapat Paripurna berikutnya,” pungkas Erwan.
(Redaksi/Porosmedia)
