Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menguji coba sistem integrasi angkutan kota (angkot) berbasis aplikasi yang dikembangkan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB). Langkah ini dilakukan untuk menata ulang sistem transportasi publik sekaligus menyambut operasional Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung.
Meski skema teknis mulai diuji di lapangan, perubahan fundamental pada model bisnis angkutan umum dinilai menjadi kunci utama agar pembenahan transportasi perkotaan ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya mengevaluasi skema operasional angkot, khususnya peralihan dari sistem setoran harian menuju skema pengelolaan yang memberikan kepastian pendapatan bagi para pengemudi.
”Bisnis model yang ideal adalah sopir angkotnya tidak mengejar setoran. Sopir angkotnya harus kita gaji. Ini yang kelihatannya masih belum ditemukan,” ujar Farhan saat memberikan sambutan dalam peluncuran program prioritas Angkot to School di Balai Kota Bandung, Jumat (6/11/2026).
Menurut Farhan, ketergantungan pada sistem setoran kerap memicu persaingan di jalan raya yang berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, pengujian sistem bersama ITB—yang saat ini masih berstatus tahap eksperimen (beta)—difokuskan untuk memetakan kendala operasional, kesiapan pengemudi, serta mekanisme pendanaan sebelum layanan BRT beroperasi penuh.
Integrasi Digital dan Jaminan Keamanan Penumpang
Selain pembenahan tata kelola pendapatan, program integrasi ini menargetkan efisiensi moda pengumpan (feeder) dan kemudahan rute bagi pelajar sekolah. Pemkot Bandung merencanakan integrasi rute dan estimasi waktu kedatangan angkot ke dalam platform peta digital seperti Google Maps.
Untuk mendukung sistem keterlacakan (tracking) tersebut, setiap armada dan pengemudi diwajibkan terhubung dengan aplikasi pemantau rute secara riil (real-time).
Di sisi lain, standar keselamatan transportasi publik menjadi perhatian khusus, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kepastian jaminan keamanan di dalam armada angkot diharapkan mampu mengurai ketergantungan masyarakat pada penggunaan kendaraan pribadi untuk antar-jemput sekolah yang memicu kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokoler.
Pemkot Bandung menjadwalkan evaluasi berkala terhadap pola perjalanan, kebutuhan armada, serta kesiapan regulasi pendukung selama masa uji coba berlangsung demi memastikan keselarasan sistem feeder dengan koridor utama BRT mendatang. (Red)
