Porosmedia.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyoroti masih minimnya kontribusi sektor penciptaan lapangan kerja dalam strategi penanganan kemiskinan di Kota Bandung. Untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut, Pemkot Bandung mendorong sektor perdagangan ritel agar mengambil peran lebih agresif sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Reduksi Kemiskinan Berbasis Lapangan Kerja Masih 5 Persen
Dalam pernyataannya saat menghadiri National Kick-Off Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 di Amanda Supermarket, Cihampelas Walk, Bandung, Senin (2/11/2026), Farhan membeberkan evaluasi kritis terkait peta pengentasan kemiskinan daerah.
Menurutnya, dari tiga pilar strategi penanganan kemiskinan yang dijalankan Pemkot Bandung, porsi pembukaan kesempatan kerja dan peluang usaha baru tercatat paling lemah.
”Dari tiga strategi penanganan kemiskinan di Kota Bandung, yang paling lemah justru adalah kesempatan pekerjaan. Porsi untuk pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha kontribusinya hanya lima persen,” ujar Farhan.
Kondisi ini menuntut penyesuaian strategi belanja daerah dan kemitraan swasta, terlebih struktur ekonomi Kota Bandung telah bergeser secara signifikan. Sektor manufaktur/industri yang sempat melingkupi Bandung pada era 1970 hingga 1990-an, kini telah digantikan oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Formula TTI dan Tantangan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengusung formula intervensi ekonomi berbasis Tourism, Trade, and Investment (TTI). Konsep ini mengintegrasikan peningkatan daya tarik wisata dengan transaksi belanja ritel untuk memancing arus investasi masuk.
Meski pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada Semester I-2026 tumbuh di angka 5,8 persen, Farhan mengakui capaian tersebut belum mencerminkan pemulihan total. Angka ini masih berada di bawah rerata pertumbuhan pra-pandemi Covid-19 yang sempat menyentuh 7,2 persen pada tahun 2019.
Ia menegaskan, tolok ukur keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada indikator kuantitatif makro semata, melainkan harus menyasar pada pemerataan dan penurunan angka pengangguran terbuka.
”Pekerjaan besar kita bukan hanya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan tersebut sehingga bisa dinikmati secara merata,” tegasnya.
Akses Pasar Produk Lokal dan Kolaborasi UMKM
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menekankan pentingnya keberpihakan ritel modern terhadap rantai pasok lokal. Ia mencatat, penyerapan produk lokal di jaringan ritel modern secara nasional telah mendekati angka 80 persen.
Pemerintah Pusat, lanjut Budi, mendorong penguatan kurasi dan pendampingan standardisasi mutu agar pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) daerah tidak sekadar menjadi penonton di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor.
Momentum Hari Ritel Nasional 2026 diharapkan dapat direalisasikan melalui skema kemitraan konkret antara pengelola ritel besar dengan pelaku usaha lokal di Kota Bandung, guna menekan angka ketimpangan sosial dan memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal. (PM-Red)
