Porosmedia.com, Bandung – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyentil jajaran aparatur Sekretariat DPRD agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif dan sekadar menjadi pengelola anggaran logistik legislatif. Dalam Rapat Kerja Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Gedung DPRD Jabar, Kamis (15/10/2026), Herman menegaskan bahwa Sekretariat DPRD seharusnya berfungsi sebagai penghubung strategis yang menguasai data makro pembangunan, bukan sekadar penonton pasif dinamika politik eksekutif-legislatif.
Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekda menyoroti budaya birokrasi yang kerap mendahulukan pencairan anggaran ketimbang pencapaian target pembangunan. Ia menegaskan pendekatan start from the end—di mana perencanaan harus berangkat dari dampak sosial bagi masyarakat, bukan dari habisnya serapan anggaran.
”Bukan dari anggaran, bukan dari keuangan, bukan dari administrasi. Itu hanya alat,” ujar Herman mendesak aparatur sekretariat menetapkan target yang lebih progresif dan terukur.
Namun, pengarahan bernada retoris tersebut berhadapan langsung dengan realitas krusial di lapangan. Hingga kini, efektivitas jembatan komunikasi antara DPRD dan Pemprov Jabar masih sering diuji oleh persoalan klasik: pengawasan fungsi legislasi yang lemah, dominasi pokok-pokok pikiran (pokir) yang belum tepat sasaran, hingga keterbukaan data publik daerah yang masih parsial.
Dampak Nyata vs Formalitas Birokrasi
Dalam paparannya, Herman menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan pemerintahan—termasuk dukungan kesekretariatan DPRD—terletak pada indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, penguasaan data hingga tingkat wilayah terkecil menjadi syarat mutlak agar kebijakan tidak sekadar formalitas tahunan.
”Tanpa penguasaan data yang memadai, program hanya berjalan berdasarkan kebiasaan atau menunggu persoalan muncul,” cetusnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi tantangan terbuka bagi jajaran ASDEPSI maupun Humas Pemprov Jabar. Publik menanti sejauh mana retorika orientasi hasil (outcome-based) ini benar-benar diterjemahkan ke dalam transparansi anggaran dan perumusan Perda yang berpihak pada rakyat, ketimbang sekadar legitimasi administratif agenda rutin dewan. (Red)
