Porosmedia.com, Bandung – Alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Barat untuk tahun 2026 melonjak signifikan hingga 49.299 unit. Angka ini naik hampir delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.367 unit, dengan besaran bantuan senilai Rp20 juta per unit.
Kendati lonjakan kuota ini memperluas daya jangkau bantuan, tantangan besar kini bergeser pada efisiensi penyaluran dan penyerapan anggaran di lapangan yang masih menyisakan angka cukup tinggi.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan lonjakan alokasi tersebut merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi.
“Warga Jabar yang istimewa, untuk program BSPS atau Rutilahu, posisi terakhir Jabar mendapatkan 49.299 unit, per unitnya Rp20 juta. Ini meningkat hampir delapan sampai sembilan kali lipat dari sebelumnya 6.367 unit,” ujar Herman saat mendampingi kunjungan kerja sosialisasi Kredit Program Perumahan di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Senin (5/10/2026).
Sebagai contoh, Kabupaten Subang mendapat jatah 1.332 unit pada tahun ini, naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 225 unit. Lonjakan kuota ini menuntut mekanisme eksekusi yang ekstra ketat agar bantuan tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
Herman mengklaim proses pelaksanaan di tingkat bawah dikawal secara transparan melalui skema yang ia sebut sebagai “tender rakyat”.
“Saya kira ini sangat demokratis, transparan. Rp20 juta per unit dan itu dilaksanakan secara akuntabel. Kita ikuti proses tender rakyat,” tuturnya.
Namun, data realisasi di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih menumpuk. Dari total target 49.299 unit di seluruh Jawa Barat, baru 13.432 unit yang berhasil terealisasi. Artinya, masih ada puluhan ribu unit rumah warga berpenghasilan rendah yang belum tersentuh penanganan fisik di sisa akhir tahun anggaran.
Kondisi senada terjadi pada sektor pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang bergulir sejak 2025. Dari total 456 debitur yang terdaftar, fasilitas kredit baru disalurkan kepada 208 debitur dengan nilai total Rp115 miliar.
Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran birokrasi dan pihak terkait agar tidak membiarkan anggaran perumahan ini mengendap atau gagal terserap akibat kendala administratif.
“Kami ingin komitmen yang sudah ditandatangani tidak hanya di atas kertas. Sosialisasi sudah kita lakukan keliling Indonesia, sekarang saatnya realisasi. KPP harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk di Subang,” kata Maruarar.
Maruarar menekankan pentingnya kerja cepat mengingat tenggat waktu penyerapan anggaran tahun 2026 yang kian mendesak.
“Jangan sampai tidak terserap. Ini tinggal 2,5 bulan lagi. Tolong kerja keras, uangnya sudah ada, apa-apanya sudah ada,” tegasnya.
Tumpukan sisa alokasi Rutilahu yang belum terealisasi kini menjadi tolok ukur utama kesiapan Pemprov Jabar dan Kementerian PKP. Tanpa pengawasan ketat dan percepatan eksekusi di tingkat desa/kecamatan, lonjakan alokasi berisiko sebatas angka statistik di atas kertas tanpa dampak riil bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
