Porosmedia.com – Menjelang dua tahun masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto sedang mempertontonkan ironi kekuasaan yang amat telanjang. Tanpa oposisi yang berarti dan berbekal koalisi gemuk di parlemen, pemerintahannya justru kocar-kacir. Karpet merah politik tak otomatis menghasilkan kinerja unggul; sebaliknya, rezim ini digembosi dari dalam oleh para pejabatnya sendiri yang tidak kompeten.
Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), krisis kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga skandal kelangkaan BBM adalah bukti nyata kegagalan tata kelola. Presiden Prabowo membagikan kekuasaan dan jabatan kepada lingkaran terdekatnya, namun ketika bencana kebijakan terjadi, seluruh beban kemarahan publik ditanggung sendirian oleh sang Presiden.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai mahakarya politik Prabowo kini berubah menjadi ancaman keselamatan anak-anak sekolah. Keracunan yang berulang bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cermin bobroknya pengawasan dan dipaksakannya proyek tanpa kesiapan sistemis. Nyawa dan kesehatan anak-anak dikorbankan demi menuntaskan ambisi politik yang ugal-ugalan.
Sektor lingkungan hidup dan energi pun setali tiga uang. Bencana karhutla kembali melumpuhkan Sumatra dan Kalimantan, merenggut hak warga atas udara bersih, dan memicu ratusan ribu kasus ISPA. Respons pemerintah? Seperti biasa: sekadar rapat evaluasi dan retorika instruksi tanpa dampak nyata. Begitu pula kelangkaan BBM—yang sempat melumpuhkan aktivitas warga hingga ke destinasi vital seperti Bali—menyingkap fakta betapa rapuhnya rantai pasok energi di bawah kepemimpinan pejabat yang gagap antisipasi. Permintaan maaf Pertamina tak menyembuhkan kerugian ekonomi rakyat yang habis dimakan antrean.
Dalam lanskap politik seperti ini, para pengritik dan oposisi tak perlu bersusah payah merancang serangan. Bahan bakar kekecewaan publik terus diproduksi secara mandiri oleh internal kabinet. Pengalaman pahit rakyat yang menyantap makanan tidak aman, menghirup udara beracun, dan mengantre BBM far jauh lebih membakar ketimbang perdebatan politik di layar televisi.
Pengrusakan kepercayaan publik ini tidak membutuhkan konspirasi jahat dari lawan politik. Kombinasi ketidakcakapan, keterlambatan bertindak, dan watak defensif para pejabat sudah cukup untuk meruntuhkan legitimasi pemerintah. Pejabat yang terus melemparkan apologi dan pembelaan buta sebenarnya bukan sedang menyelamatkan nama Presiden, melainkan sedang mempercepat kehancuran wibawa Prabowo.
Namun, Presiden Prabowo tidak boleh terus ditampilkan sebagai “korban” dari ketidakmampuan bawahannya. Prabowo sendiri yang memilih, merangkul, dan membagikan porsi kekuasaan kepada mereka. Ketika kegagalan terus berulang tanpa ada tindakan tegas, maka pembiaran itu bukan lagi sekadar kelemahan pengawasan, melainkan bentuk kelalaian kepemimpinan (failure of leadership). Retorika tegas Prabowo menjadi tawar ketika ia tak berani memecat pejabat yang terbukti tidak becus.
Ujian utama Prabowo di tahun kedua ini adalah keberanian untuk menertibkan dan membersihkan lingkaran kekuasaannya. Kesetiaan bermotif “asal bapak senang” (ABS) dan puji-pujian kosong di balik meja kabinet sama sekali tak berguna di mata rakyat yang menderita di lapangan.
Tanpa oposisi yang kuat pun, Prabowo sudah babak belur oleh kelakuan orang-orangnya sendiri. Jika para pembantu yang tidak kompeten ini terus dipertahankan demi menjaga kompromi politik, Prabowo sebenarnya sedang membiarkan bom waktu menggeledak dari dalam istananya sendiri.
Jakarta, 16 Oktober 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
