Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui data sebaran kasus HIV/AIDS di wilayahnya sejauh ini belum sepenuhnya presisi. Menyiasati fenomena “gunung es” tersebut, Pemkot Bandung berupaya menggenjot sosialisasi skrining sukarela sekaligus memperkuat pendanaan penanggulangan di tingkat akar rumput melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Langkah strategis ini mengemuka dalam Pertemuan Menu Musrenbang HIV/AIDS bersama camat dan lurah se-Kota Bandung yang digelar di Hotel Horison Ultima, Senin (12/10/2026).
Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya pemetaan yang akurat agar intervensi medis dan edukasi publik dapat tepat sasaran.
“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan di hadapan 230 peserta dari unsur perangkat daerah, kewilayahan, hingga community organizer.
Tantangan Three Zero dan Kemandirian Anggaran
Farhan tidak memungkiri bahwa target global Three Zero 2030—yakni zero infeksi baru, zero kematian akibat AIDS, dan zero stigma/diskriminasi—menghadapi tantangan berat. Selain bayang-bayang stigma publik yang menghambat warga mengakses fasilitas kesehatan, persoalan finansial juga menjadi kerikil tajam.
Di tengah tren penurunan dan penghentian bantuan donor internasional untuk penanganan HIV/AIDS di Indonesia, daerah dituntut mandiri dalam menggali potensi pembiayaan alternatif, termasuk sektor filantropi dan optimalisasi APBD.
Guna mengatasi keterbatasan ini, konsistensi edukasi dinilai menjadi instrumen vital yang tidak boleh terputus. Farhan menekankan bahwa proses deteksi dini tidak bisa mengandalkan pendekatan koersif atau pemaksaan, melainkan harus berbasis kesadaran sukarela.
“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Mengunci Dukungan APBD Lewat Musrenbang
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA, Asep Cucu Cahyadi, menggarisbawahi bahwa efektivitas penanggulangan HIV di tingkat kewilayahan sangat bergantung pada kepastian anggaran.
Selama ini, kelembagaan masyarakat seperti Warga Peduli AIDS (WPA) di tingkat kecamatan dan kelurahan kerap terkendala operasional dalam menjalankan fungsi edukasi dan pendampingan.
”Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” papar Asep.
Melalui koordinasi bersama Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta jajaran camat dan lurah, Pemkot Bandung kini mendorong agar menu kegiatan penanggulangan HIV/AIDS secara formal diakomodasi dalam Musrenbang tingkat kelurahan.
Dengan dibukanya ruang penganggaran dalam Musrenbang, WPA diharapkan memiliki landasan yuridis dan finansial yang kuat untuk memperluas jangkauan edukasi, memutus rantai penularan seksual maupun transmisi ibu ke anak, serta mengikis stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHIV) di lingkungan RT/RW. (Red)
