Porosmedia.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengoperasikan 18 unit armada self-loading concrete mixer atau mobile batching plant guna menunjang percepatan pembangunan serta perbaikan jalan di kawasan pedesaan dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
Langkah ini diklaim menjadi solusi atas kendala keterbatasan akses pengangkutan beton dari pabrik penyedia (batching plant) konvensional ke lokasi proyek.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa armada ini dirancang untuk mengintegrasikan proses memuat, menimbang, mengaduk, hingga mengangkut beton secara langsung di lapangan.
”Alat ini dirancang untuk memproduksi beton segar di lokasi proyek secara otomatis dan mandiri. Kelebihannya antara lain efisiensi tenaga kerja karena cukup dikendalikan operator, serta memiliki mobilitas tinggi untuk melintasi jalan sempit atau medan berat,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).
Ia menambahkan, keberadaan sistem timbangan digital terintegrasi pada alat tersebut diharapkan dapat menekan risiko kesalahan takaran material (human error), sehingga standar mutu beton tetap terjaga sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan.
Alokasi APBD dan Transparansi Anggaran
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengonfirmasi bahwa pengadaan belasan unit pengaduk beton keliling ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
”Pengadaan ini menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat. Ini merupakan fasilitas umum untuk mengembalikan manfaat pajak kembali kepada warga,” tegas Dedi.
Berdasarkan data Pemprov Jabar, armada ini mulai difungsikan di sejumlah titik uji coba dan lokasi proyek perbaikan jalan, di antaranya Desa Margamulya (Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung), Kelurahan Pamoyanan (Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur), serta Desa Dukuh (Kabupaten Bandung).
Tantangan Lapangan: Antara Penghematan dan Pemeliharaan Alat
Meski menawarkan efisiensi waktu dan kemudahan akses di medan terpencil, penerapan teknologi mobile batching plant di lapangan tetap memerlukan pengawasan ketat. Pengamat tata ruang dan infrastruktur menyoroti beberapa poin penting yang wajib dikawal publik dan pemda:
- Pengawasan Mutu Beton (QC/QA): Walau dilengkapi sensor timbangan digital, konsistensi mutu adonan beton di lapangan sangat bergantung pada kalibrasi alat secara berkala dan kualitas bahan baku lokal (pasir, kerikil, dan air) yang digunakan di tempat kejadian.
- Kapasitas Produksi: Mobile batching plant memiliki kapasitas volume aduk terbatas per batch jika dibandingkan dengan truk mixer besar. Oleh karena itu, efektivitasnya lebih tepat ditujukan untuk jalan lingkungan/desa dengan volume sedang, bukan untuk jalan arteri berat.
- Biaya Perawatan dan Pelatihan Operator: Keberlanjutan fungsi 18 unit armada ini ditentukan oleh alokasi anggaran pemeliharaan mesin (maintenance) serta kompetensi operator dalam mengoperasikan alat berat berkategori khusus tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan terbuka menyampaikan evaluasi berkala terkait efektivitas biaya (cost-effectiveness), daya tahan hasil pembetonan, serta transparansi proses pengadaan alat tersebut demi menjamin akuntabilitas penggunaan dana APBD.
