Porosmedia.com – Setiap tanggal 23 Januari, langit Gorontalo selalu diwarnai dengan semangat patriotisme. Namun, seberapa jauh kita memaknai peristiwa proklamasi 1942 tersebut melampaui sekadar upacara bendera tahunan? Peristiwa yang dipimpin oleh Nani Wartabone ini bukan sekadar catatan kaki sejarah; ia adalah anomali heroik yang mendahului Proklamasi RI 1945.
Untuk memahami bobot historisnya, kita harus menengok data yang sering terlewatkan dalam buku teks sekolah:
Prahara Prematur: Saat itu, Belanda sedang terdesak oleh ekspansi Jepang di Pasifik. Di tengah kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang rapuh, Nani Wartabone bersama rakyat Gorontalo tidak memilih untuk “menunggu nasib”, melainkan merebut kedaulatan.
Totalitas Perlawanan: Penangkapan pejabat kolonial dan pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya pada 23 Januari 1942 adalah bukti bahwa kesadaran bernegara sudah matang di Gorontalo, tiga tahun sebelum Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta.
Efek Domino: Gerakan ini menunjukkan bahwa semangat dekolonisasi di daerah seringkali lebih lincah dan berani dibandingkan pusat pergerakan yang masih terkunci pengawasan ketat intelijen Jepang/Belanda.
Secara kritis, kita harus bertanya: Apakah semangat 23 Januari masih hidup dalam tata kelola pemerintahan dan sosial kita saat ini, atau telah tereduksi menjadi sekadar nostalgia birokratis?
Ada beberapa poin refleksi yang perlu kita kedepankan:
Kemandirian di Atas Kertas: Jika tahun 1942 rakyat Gorontalo mampu mandiri secara politik di tengah tekanan global, mengapa hari ini kemandirian ekonomi daerah masih sering terbentur ketergantungan pada pusat? Patriotisme sejati di era modern adalah kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya (seperti jagung dan kekayaan bahari) demi kesejahteraan lokal tanpa harus menunggu “instruksi” yang lamban.
Kepemimpinan Tanpa Pamrih: Nani Wartabone adalah simbol pemimpin yang lahir dari keresahan rakyat, bukan dari hasil transaksi politik. Hari Patriotik seharusnya menjadi momentum bagi para pemimpin daerah saat ini untuk mengaudit diri: apakah kebijakan yang diambil sudah seberani para pendahulu dalam membela kepentingan rakyat kecil?
Melawan “Penjajahan” Bentuk Baru: Tantangan hari ini bukan lagi serdadu Belanda, melainkan kemiskinan, kesenjangan akses pendidikan, dan ancaman kerusakan ekologis di Gorontalo. Hari Patriotik harus bermutasi menjadi hari perlawanan terhadap ketidakadilan sosial.
”Sejarah bukan untuk dipuja-puja, melainkan untuk dijadikan cermin retak yang menunjukkan di mana letak kekurangan kita hari ini.”
Menjadikan 23 Januari sebagai hari besar daerah adalah langkah hukum yang sah dan dihormati. Namun, menjaga substansi “Merdeka sebelum Merdeka” adalah tugas intelektual setiap warga Gorontalo. Kita tidak boleh membiarkan narasi besar ini tenggelam dalam seremoni yang kering akan makna.
Hari Patriotik adalah pengingat bahwa di tanah ini, keberanian pernah mendahului zaman. Dan keberanian yang sama sangat dibutuhkan untuk membangun Gorontalo yang lebih transparan, adil, dan berdaulat secara ekonomi.
