Porosmedia.com, Bandung – Gelombang protes terhadap tata kelola Perumda Pasar Juara Kota Bandung semakin memanas. Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jawa Barat (APAK Jabar) tidak hanya menyoroti dugaan kebocoran anggaran tahun 2025, namun juga mulai mengendus adanya keterlibatan “tangan gelap” oknum legislatif dalam proyek revitalisasi pasar.
Dalam aksi yang digelar pada Senin (19/01/2026), massa menggeruduk Kejari, DPRD, dan Inspektorat Kota Bandung. Aksi ini menjadi puncak gunung es dari sederet persoalan yang menyelimuti manajemen pasar di Kota Kembang.
Salah satu aktivis senior yang tergabung dalam aliansi, Uwa Kaboa, melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengindikasikan adanya praktik percaloan dalam proyek revitalisasi pasar yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Bandung.
Meski demikian, Uwa Kaboa masih menutup rapat rincian data tersebut. “Data ini masih kami simpan sebagai dokumen rahasia organisasi. Akan ada momentum khusus untuk memaparkannya, terutama melalui media yang berkomitmen mengawal isu korupsi ini,” tegasnya.
Kritik tidak hanya datang dari aktivis, tapi juga dari akar rumput. Seorang pedagang pasar basah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Perumda Pasar Juara saat ini. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan manajemen seringkali bersifat sepihak tanpa tawar-menawar.
”Solusi yang digagas Perumda terkesan dipaksakan. Kami para pedagang kecil merasa sangat dirugikan. Bagaimana keluhan kami bisa sampai ke telinga Walikota kalau manajemen Perumda sendiri sudah menutup pintu dialog? Kami hanya ingin mencari solusi, bukan konfrontasi,” keluh pedagang tersebut.
Kondisi ini diamini oleh Asep Yulianto, jurnalis senior yang berpengalaman meliput konflik pasar, termasuk konflik di Ciroyom tahun lalu. Asep menggambarkan bahwa setiap ada sengketa pasar, di situ pula muncul berbagai kepentingan yang saling tumpang tindih.
”Di mana ada masalah pasar, di situ banyak orang marah-marah, cari muka, penjilat, preman, hingga oknum dari berbagai lini baik pengusaha maupun LSM/Ormas. Ini hal yang lumrah karena muaranya adalah uang. Pemkot Bandung harus tegas mengakhiri ‘lingkaran setan’ masalah pasar ini agar tidak berlarut-larut,” papar Asep.
Ketua DPP APAK Jabar, Yadi Suryadi, menegaskan bahwa pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif terhadap oknum-oknum yang terlibat di tubuh Perumda Pasar Juara. Berkas tuntutan kini telah resmi masuk ke meja Inspektorat Bandung.
Hingga berita ini ditayangkan (21/01/2026), pihak Perumda Pasar Juara belum memberikan jawaban resmi. Oday, Staf Khusus Perumda Pasar, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan bahwa dirinya masih berkoordinasi dengan bagian Humas.
”Sedang bicara dengan Humas-nya,” jawab Oday singkat saat ditanya mengenai tanggapan resmi perusahaan atas tudingan massa aksi.
Publik kini menanti keberanian Pemerintah Kota Bandung untuk membedah borok di Perumda Pasar Juara, atau justru membiarkannya terus menjadi beban bagi PAD dan kesejahteraan pedagang.
