Okupasi Badan Jalan dan Trotoar di Samping Miko Mall Kopo Kian Semrawut, Pemkot Bandung Dinilai Lamban

Avatar photo

Porosmedia.com, Bandung – Keluhan masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang publik kembali mencuat di kawasan Jalan Kopo No. 599, tepat di samping Miko Mall, Kecamatan Babakan Ciparay. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengokupasi badan jalan dan trotoar dinilai telah mencapai titik yang memprihatinkan dan merampas hak pengguna jalan.

​Berdasarkan pantauan pelapor di lapangan pada Sabtu (27/12/2025), aktivitas perdagangan telah meluber hingga memakan sebagian jalur kendaraan. Akibatnya, penyempitan jalan (bottleneck) tak terhindarkan, memicu kemacetan panjang terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

​Pahsya Berliana RB, salah seorang warga yang kerap melintasi kawasan tersebut, menyayangkan lemahnya pengawasan di titik tersebut. Menurutnya, trotoar yang merupakan hak mutlak pejalan kaki kini telah beralih fungsi menjadi deretan lapak dagangan.

​”Pejalan kaki terpaksa bertaruh nyawa turun ke badan jalan karena trotoarnya habis digunakan berjualan. Ini bukan sekadar macet, tapi soal keselamatan jiwa yang terancam,” tegas Pahsya kepada Porosmedia.

​Selain persoalan mobilitas, dampak ekologis juga menjadi sorotan. Penumpukan sampah sisa aktivitas dagang di sepanjang jalan tersebut memperburuk estetika kota dan memberikan kesan kumuh di salah satu gerbang masuk utama Kota Bandung wilayah selatan tersebut.

Baca juga:  Menagih Hak Atas Aspal: Trotoar Bukan Garasi Travel dan Ruang Pamer Pengusaha!

​Secara hukum, aktivitas ini diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Warga pun mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung untuk tidak menutup mata dan segera melakukan tindakan tegas.

​”Kami tidak antipati terhadap masyarakat yang mencari nafkah, namun hak publik jangan dikorbankan. Harus ada penertiban yang solutif—mungkin penataan atau relokasi—agar fungsi fasilitas umum kembali sebagaimana mestinya,” tambah warga lainnya.

​Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Bandung. Publik menantikan langkah konkret, bukan sekadar imbauan, guna mengembalikan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di kawasan Kopo yang selama ini menjadi titik nadi transportasi warga Bandung.