Porosmedia.com, Bandung – Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) yang diwakilkan Herdis Subarja, Jumat, 15 Agustus 2025, lewat keterangan realesnya ke redaksi Porosmediam.com, menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi skala besar sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pariwisata Jawa Barat. Mereka menilai kebijakan pelarangan kegiatan studi tour yang diberlakukan pemerintah provinsi telah menimbulkan dampak sosial-ekonomi serius.
Herdis Subarja, mengungkapkan bahwa hingga 15 Agustus 2025 tercatat lebih dari 5.000 pekerja sektor pariwisata di kabupaten dan kota se-Jawa Barat kehilangan mata pencaharian. Angka ini melonjak tajam dibanding awal tahun, yang sebelumnya berada di kisaran 2.552 pekerja.
“Kebijakan ini telah memukul telak sektor pariwisata dan ribuan pekerjanya. Kami mendesak Gubernur Jawa Barat segera mengambil langkah konkret. Jika tidak, kami akan mengerahkan massa lebih besar sebagai bentuk peringatan serius,” tegas Herdis.
Herdis juga menyoroti laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 7,02% per Maret 2025 dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, data tersebut tidak menggambarkan realitas di lapangan.
“Di triwulan pertama dan kedua 2025, justru angka kemiskinan meningkat tajam, khususnya di kalangan pekerja sektor pariwisata. BPS tidak pernah mendata secara detail kondisi ribuan pekerja yang kehilangan penghasilan akibat kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
SP3JB menilai bahwa indikator yang digunakan BPS tidak mengakomodasi variabel penting seperti lonjakan PHK di sektor jasa, industri, dan pariwisata. Herdis mencontohkan, sejak Mei hingga Agustus 2025, pihaknya mencatat lebih dari 5.000 pekerja pariwisata terdampak, belum termasuk anggota keluarga mereka yang otomatis ikut kehilangan sumber pendapatan.
“Kami berharap BPS Jabar bekerja secara jujur, kredibel, dan menggunakan indikator yang valid. Data harus merefleksikan kondisi riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Aksi ribuan pekerja pada 21 Juli 2025 adalah bukti nyata bahwa kemiskinan mendadak menimpa kami,” tambah Herdis.
SP3JB juga membuka opsi untuk menyerahkan data lapangan mereka kepada BPS Jabar agar dilakukan penghitungan ulang, termasuk penambahan kategori masyarakat miskin baru yang berasal dari ribuan pekerja pariwisata terdampak.
“Aksi kami bukan sekadar protes, tetapi upaya memperjuangkan pengakuan terhadap realitas yang dihadapi pekerja. Pemerintah daerah dan lembaga statistik harus melihat ini sebagai persoalan mendesak,” pungkasnya.
