Porosmedia.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila untuk tampil sebagai kekuatan sipil yang konstruktif, modern, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam arahannya pada Rapat Pleno VIII Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, ia menekankan pentingnya peran ormas sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemuda Pancasila harus menjadi rumah aspirasi rakyat. Bukan menambah masalah, tapi hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Kita harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, membela kelompok rentan, dan membuktikan bahwa organisasi masyarakat bisa profesional, humanis, dan solutif,” ujar Bamsoet di Kantor Pusat Pemuda Pancasila, Menteng, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Rapat pleno tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Wasekjen Ahmad Ridwan, Ketua MPW Banten Johan Arifin, serta jajaran pengurus MPN Pemuda Pancasila dari berbagai daerah.
Ketua MPR RI ke-15 dan mantan Ketua DPR RI ini mengulas kembali sejarah pendirian Pemuda Pancasila oleh Jenderal A.H. Nasution pada 28 Oktober 1959, di tengah ancaman ideologi yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks itu, Pemuda Pancasila hadir sebagai benteng pertahanan ideologis dan penjaga eksistensi NKRI.
“Pemuda Pancasila lahir dari situasi sejarah yang genting. Ia bukan dibentuk untuk menebar ketakutan, tapi untuk menjaga dan membela cita-cita bangsa. Saat itu, masyarakat sipil membutuhkan perlindungan dari infiltrasi ideologi transnasional, dan Pemuda Pancasila hadir mengisi peran itu,” jelas Bamsoet.
Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan tokoh senior Partai Golkar, Bamsoet juga menekankan pentingnya reformasi internal di tubuh organisasi. Menurutnya, Pemuda Pancasila harus menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi, membangun pelatihan kader yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat mekanisme kontrol terhadap perilaku anggota di lapangan.
“Kita tidak boleh membiarkan nama besar Pemuda Pancasila dikaitkan lagi dengan aksi intimidasi atau kekerasan. Sudah saatnya wajah Pemuda Pancasila mencerminkan keadaban, keteladanan, dan komitmen terhadap hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bamsoet mendorong seluruh struktur organisasi dari pusat hingga ranting untuk menggagas program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional. Di antaranya seperti advokasi kebijakan desa, literasi digital untuk UMKM, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, hingga pelatihan vokasi bagi remaja putus sekolah.
“Program-program tersebut bukan hanya memperkuat legitimasi organisasi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Pemuda Pancasila hadir dengan wajah baru—lebih humanis, lebih solutif, dan relevan dengan tantangan zaman. Sudah saatnya kita buktikan bahwa Pemuda Pancasila bukan organisasi preman, melainkan pejuang masa depan,” pungkasnya.
