Porosmedia.com, Garut – 30 Juni 2025
Dalam amanatnya pada Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyampaikan pesan penting tentang urgensi perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak sebagai fondasi masa depan bangsa.
Apel tersebut sekaligus menjadi momentum ucapan selamat atas pelantikan pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Garut, yang diharapkan menjadi motor penggerak dalam isu-isu krusial yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Perempuan dan anak bukan kelompok lemah. Justru mereka adalah aset terkuat dalam membentuk keluarga yang hebat dan membangun bangsa yang tangguh,” tegas Putri Karlina dalam pidatonya, Senin (30/6).
Namun demikian, pernyataan ideal tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil di lapangan. Data dan advokasi sejumlah LSM menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut masih cukup tinggi, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender, pernikahan anak, dan kekerasan seksual di lingkungan domestik serta lembaga pendidikan.
Dalam orasinya, Wakil Bupati menyebut perempuan sebagai “rahim peradaban”, dan menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mampu melahirkan generasi unggul.
“Anak yang pintar akan lahir dari ibu yang pintar. Maka perempuan harus diberdayakan dan dilindungi,” ungkapnya.
Namun, dalam tataran kebijakan, tantangan besar masih mengadang: minimnya anggaran afirmatif bagi pemberdayaan perempuan di tingkat desa, lemahnya jaringan layanan terpadu korban kekerasan, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Forum PUSPA Harus Menjadi Agen Perubahan, Bukan Sekadar Simbol
Pelantikan Forum PUSPA diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi mampu bekerja konkret melindungi perempuan dan anak dari bahaya kekerasan, eksklusi sosial, hingga miskonsepsi pendidikan yang memperkuat ketimpangan struktural.
“Saya harap PUSPA benar-benar hadir di tengah masyarakat. Jangan sampai ini hanya nama di papan struktural tanpa pengaruh langsung di komunitas,” ujar Putri Karlina.
Lebih lanjut, ia menyerukan agar seluruh elemen daerah, mulai dari OPD teknis, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga tokoh agama dan adat, terlibat aktif dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
“Kita tidak bisa biarkan perempuan dan anak terus menjadi korban dari sistem yang belum berpihak. Ini tanggung jawab kolektif,” tandasnya.
Meski semangat perubahan digaungkan, pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa keberhasilan agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bergantung pada kemauan politik anggaran, keberanian membuat regulasi yang progresif, dan penguatan kapasitas kelembagaan lintas sektor.
Tanpa itu, program-program seperti PUSPA hanya akan menjadi “forum sunyi” di tengah hiruk-pikuk administratif birokrasi daerah.
