Porosmedia.com, Bandung – Ketinggian, Bandung Wetan adalah sebuah paradoks yang dipotret dalam bingkai yang menyesakkan. Di satu sisi, ia adalah jantung administratif dan ekonomi Kota Kembang. Namun, di sisi lain, hamparan atap seng yang berjejal rapat—seperti yang terekam dalam bidikan lensa hari ini (06/04/2026)—menjadi saksi bisu atas sebuah janji tata kota yang tampak kehilangan arah.
Tengoklah bagaimana Jembatan Pasupati (kini Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja) berdiri megah dengan kabel-kabel bajanya yang ikonik. Ia dirancang sebagai simbol modernitas. Namun, tepat di bawah dan di sekeliling kakinya, ribuan keluarga hidup dalam kepadatan yang ekstrem.
Kontras ini bukan sekadar pemandangan mata, melainkan manifestasi dari ketimpangan spasial. Bandung Wetan, yang seharusnya menjadi etalase kota, justru menampilkan wajah “dua dunia”: gedung-gedung tinggi yang steril dan pemukiman padat yang berjuang menghirup sisa oksigen di sela gang-gang sempit.
Secara kritis, kita harus berani bertanya: ke mana arah kebijakan tata ruang kita? Munculnya pemandangan lautan rumah semi-permanen di tengah pusat kota adalah indikator bahwa hunian vertikal yang terjangkau masih menjadi mitos bagi warga kelas bawah Bandung.
Pemerintah kota kerap membanggakan taman dan trotoar estetis, namun seringkali alpa dalam menyentuh substansi kualitas hidup di dalam pemukiman. Sanitasi, akses kebencanaan, dan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah padat seperti ini masih menjadi rapor merah yang tersembunyi di balik gemerlap lampu jalanan Dago atau Riau.
Secara hukum, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan permukiman yang layak. Pertanyaannya, apakah pembiaran terhadap kepadatan yang tidak terkendali ini merupakan bentuk pengabaian terstruktur?
Bandung tidak bisa hanya diperbaiki dengan “bedak” kosmetik di jalan-jalan protokol. Wilayah Bandung Wetan membutuhkan:
Audit Tata Ruang Kontekstual: Bukan sekadar penggusuran, tapi konsolidasi tanah yang memanusiakan warga.
Redistribusi Fasilitas Dasar: Memastikan wilayah padat memiliki standar keamanan kebakaran dan sanitasi yang setara dengan wilayah komersial.
Keberpihakan Anggaran: APBD harus lebih banyak mengalir ke lorong-lorong sempit, bukan hanya ke proyek-proyek mercusuar yang hanya bisa dinikmati dari balik kaca mobil mewah.
Jika Bandung Wetan terus dibiarkan tumbuh secara organik tanpa intervensi negara yang berpihak pada rakyat kecil, maka ia akan menjadi bom waktu sosial. Jembatan megah dan gedung tinggi di latar belakang foto-foto ini tidak akan bermakna jika warga di bawahnya masih harus berebut udara di tengah kepungan beton dan seng yang memanas.
Sudah saatnya pemangku kebijakan di Balai Kota berhenti memotret Bandung sebagai “kartu pos” yang indah dari jauh, dan mulai berani melihat kenyataan yang pengap dari dekat. Karena kota yang hebat bukan diukur dari tinggi pencakar langitnya, melainkan dari bagaimana ia melindungi warga yang paling rentan di gang-gang sempitnya.
