Porosmedia.com, Bandung – Koordinator Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB), Herdis Subarja, mengungkapkan bahwa angka pengangguran baru di sektor pariwisata Jawa Barat terus meningkat. Kondisi ini turut memicu munculnya kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi yang semakin tinggi, terutama para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), ungkap Herdis Subarja, dalam pesan realesnya ke redaksi, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Herdis, kebijakan pelarangan kegiatan study tour sekolah di wilayah Jawa Barat yang diberlakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi telah berdampak terhadap menurunnya aktivitas dan pendapatan di sektor kepariwisataan. “Kebijakan tersebut memang memiliki tujuan baik, namun di sisi lain menyebabkan hilangnya sumber penghasilan bagi banyak pekerja dan pelaku usaha di sektor pariwisata,” ujarnya.
Herdis menilai, gagasan program donasi “Seribu Sehari Warga Jabar” yang digulirkan Gubernur Dedi Mulyadi dapat menjadi langkah positif untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak PHK, khususnya di sektor pariwisata. “Apabila program ini berjalan efektif, kami berharap bisa berkontribusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran serta menopang ekonomi keluarga para pekerja pariwisata yang kini kehilangan pendapatan,” katanya.
Berdasarkan data SP3JB, saat ini terdapat sekitar 5.000 pekerja sektor pariwisata formal dan informal di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan. Mereka meliputi pekerja transportasi wisata, biro perjalanan, akomodasi, perhotelan, destinasi wisata, hingga pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Lebih lanjut Herdis menyebutkan, semangat kesetiakawanan melalui donasi “Seribu Sehari Warga Jabar – Poe Ibu” dapat menjadi salah satu solusi sosial yang diharapkan mampu membantu memulihkan kondisi ekonomi pekerja terdampak. “Kami berharap program ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial, sekaligus bagian dari langkah pemulihan ekonomi pasca kebijakan yang berdampak luas terhadap sektor pariwisata,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola serta penyaluran dana donasi tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. “Kami berharap penyalurannya tepat sasaran dan melibatkan pihak yang memang terdampak langsung, termasuk anggota SP3JB yang kini tengah berjuang memulihkan kehidupannya,” tambah Herdis.
Menutup pernyataannya, Herdis mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam memulihkan kondisi ekonomi pekerja pariwisata. “Terlepas dari segala keterbatasan yang ada, kami berharap Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dapat menghadirkan kebijakan yang solutif dan berpihak kepada para pekerja yang kini tengah kesulitan,” pungkasnya.
