Porosmedia.com, Bandung – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Anggaran Kota (APAK) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rabu (28/1). Mereka menyuarakan keresahan terkait pengelolaan anggaran daerah yang dinilai kurang transparan.
Berdasarkan dokumen orasi yang diterima redaksi Poros Media, massa menyoroti sejumlah proyek strategis tahun anggaran 2024 dan 2025 yang disinyalir memiliki indikasi ketidakberesan. Beberapa proyek yang menjadi perhatian utama di antaranya adalah Revitalisasi Taman, Proyek Rusunawa Rancacili, hingga pengadaan alat berat berupa Crane.
Tiga Poin Tuntutan Utama
Dalam orasinya, koordinator lapangan aksi menegaskan tiga poin tuntutan kepada Pemerintah Kota Bandung dan aparat penegak hukum:
- Transparansi Penuh: Mendesak keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran pada proyek Revitalisasi Taman (TA 2025), Rusunawa Rancacili (TA 2024-2025), dan pengadaan unit Crane tahun 2024.
- Audit Investigatif: Meminta KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memeriksa pejabat terkait, termasuk Kepala Bidang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), guna melakukan audit ulang terhadap realisasi fisik dan anggaran proyek Rusun Rancacili.
- Pengawasan Internal: Mendesak Pj Walikota Bandung untuk melakukan evaluasi serta audit internal terhadap kinerja Kepala Dinas serta jajaran struktural di lingkungan DPKP Kota Bandung.
Dugaan Mark-up dan Ketidaksesuaian Spesifikasi
Selain masalah transparansi, massa aksi juga membawa poin krusial mengenai dugaan praktik mark-up harga material yang berpotensi merugikan keuangan negara. Tak hanya itu, pengadaan unit Crane turut menjadi sorotan karena adanya kecurigaan ketidaksesuaian spesifikasi (spek) alat yang diadakan.
”Kami mempertanyakan fungsionalitas serta manfaat dari pembelian crane tersebut. Sejauh mana efektivitasnya sejak dibeli hingga hari ini, apakah benar-benar digunakan sesuai fungsinya atau hanya menjadi bentuk pemborosan anggaran?” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Menuntut Tindakan Tegas
APAK juga mendesak agar pihak eksternal segera melakukan audit independen untuk membuktikan adanya dugaan pemberian fee atau gratifikasi dalam proses lelang pengadaan alat berat tersebut yang disinyalir melibatkan oknum internal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPKP Kota Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Redaksi Poros Media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala dinas terkait untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
