Porosmedia.com – Program Masyarakat Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai upaya negara menjawab persoalan konkret: ketimpangan akses pangan dan ancaman stunting yang melemahkan kualitas generasi bangsa. Namun jika dianalisis melalui lensa Marhaenisme—sebuah ajaran sosial-ekonomi yang dirumuskan oleh Soekarno—pertanyaannya menjadi lebih mendasar: apakah MBG sekadar program karitatif, ataukah ia merupakan bagian dari perjuangan membebaskan rakyat kecil dari struktur ekonomi yang menindas?
Marhaenisme: Rakyat sebagai Subjek, Bukan Objek
Marhaenisme lahir dari perjumpaan Soekarno dengan realitas rakyat kecil—petani, buruh, pedagang kecil—yang memiliki alat produksi sederhana tetapi terhimpit oleh sistem kolonial-kapitalistik. Kaum “Marhaen” bukan proletariat tanpa alat produksi, melainkan rakyat kecil yang produksinya tidak pernah memberi mereka kedaulatan ekonomi.
Dalam kerangka ini, problem utama bukan semata kemiskinan, melainkan struktur yang membuat rakyat tidak berdaulat atas tanah, pangan, dan distribusi hasil kerja mereka. Maka solusi Marhaenis bukan hanya bantuan sosial, melainkan perubahan struktur ekonomi menuju kedaulatan rakyat.
MBG: Antara Karitas dan Emansipasi
Jika MBG diposisikan sekadar sebagai pemberian makanan gratis, ia berisiko menjadi kebijakan karitatif—negara hadir sebagai “pemberi” dan rakyat sebagai “penerima.” Pola ini tidak otomatis mengubah relasi produksi. Anak-anak memang kenyang, tetapi orang tuanya tetap berada dalam sistem distribusi yang tidak adil.
Namun dalam perspektif Marhaenisme, MBG seharusnya melampaui fungsi konsumtif. Ia harus menjadi instrumen:
Penguatan produksi rakyat – bahan pangan dibeli dari petani kecil lokal.
Distribusi berbasis koperasi – bukan monopoli korporasi besar.
Sirkulasi ekonomi desa-kota yang adil – menciptakan multiplier effect di tingkat akar rumput.
Jika rantai pasok MBG dikuasai perusahaan besar, maka yang terjadi adalah reproduksi kapitalisme melalui proyek negara. Tetapi jika dikelola melalui koperasi, BUMDes, dan jaringan tani lokal, maka MBG menjadi alat demokratisasi ekonomi.
Kedaulatan Pangan sebagai Inti Perjuangan
Dalam Marhaenisme, kemerdekaan politik harus disertai kemerdekaan ekonomi. Pangan adalah sektor strategis karena ia menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika negara bergantung pada impor atau pada konglomerasi distribusi pangan, maka rakyat kehilangan kedaulatan.
MBG dapat menjadi pintu masuk menuju kedaulatan pangan nasional. Negara bukan hanya menjamin konsumsi, tetapi juga mengorganisasi produksi nasional agar berpihak pada kaum kecil. Inilah perbedaan mendasar antara welfare state liberal dan negara berhaluan Marhaenis: yang satu meredam gejala, yang lain berupaya mengubah struktur.
Dimensi Ideologis: Gotong Royong vs Individualisme Pasar
Marhaenisme menekankan asas gotong royong. Program gizi gratis idealnya bukan hanya proyek birokrasi, tetapi gerakan kolektif nasional—melibatkan sekolah, petani, koperasi, dan komunitas. Semangat kolektivisme ini berlawanan dengan individualisme pasar yang menilai segala sesuatu berdasarkan efisiensi dan profit.
Jika MBG tunduk sepenuhnya pada logika efisiensi korporasi, maka ia bergerak menjauh dari roh gotong royong. Namun jika ia dirancang sebagai jaringan solidaritas produksi dan distribusi rakyat, maka ia menjadi manifestasi nyata sosialisme Indonesia.
Pertanyaan Marhaenis terhadap MBG bukanlah “apakah ini gratis?” melainkan:
Apakah program ini memperkuat posisi tawar petani kecil?
Apakah ia mengurangi dominasi korporasi pangan? Apakah ia membangun kesadaran kolektif tentang kedaulatan ekonomi?
Jika jawabannya ya, maka MBG adalah langkah progresif menuju demokrasi ekonomi. Jika tidak, ia hanya menjadi bantalan sosial agar ketimpangan tidak meledak.
Dalam perspektif Marhaenisme, keberhasilan MBG tidak diukur hanya dari jumlah anak yang menerima makanan, tetapi dari sejauh mana ia mengubah struktur ekonomi yang melingkupi rakyat kecil. Program ini bisa menjadi embrio revolusi ekonomi berbasis rakyat—atau sekadar proyek sosial dalam sistem kapitalisme yang tetap dominan.
Pilihan arah itu bukan ditentukan oleh slogan, melainkan oleh desain kebijakan dan keberanian politik untuk berpihak pada kaum Marhaen.
