Porosmedia.com, Yogyakarta – Awal dekade 1980-an menjadi periode yang tak terlupakan dalam sejarah sosial Indonesia. Suasana Yogyakarta yang biasanya dikenal damai mendadak mencekam. Para preman yang kala itu dikenal sebagai gabungan anak liar (gali) mulai menghilang satu per satu. Di jalanan, kabar penembakan misterius bergema dari sudut kota hingga pelosok kampung.
Di balik operasi senyap tersebut, publik mulai menyebut sebuah istilah: Petrus, singkatan dari Penembakan Misterius.
Awal Operasi dan Ketakutan yang Menyebar
Pemberantasan kejahatan di Yogyakarta saat itu dilakukan melalui Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK). Pelaksana operasi tidak pernah diumumkan, namun publik menduga keterlibatan aparat keamanan, termasuk unsur militer, mengingat tingkat eskalasi kejahatan yang dinilai melampaui kemampuan aparat kepolisian setempat.
Para gali yang sebelumnya menguasai wilayah, memungut uang, dan melakukan intimidasi secara terbuka mendadak menjadi buruan. Setiap aksi penindakan sering meninggalkan jejak yang sama: korban ditemukan dengan luka tembak di kepala atau leher, tergeletak di lokasi yang mudah diakses warga.
Mayat-mayat itu tidak hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi juga headline di surat kabar lokal. Ketakutan merebak, baik di kalangan pelaku kejahatan maupun masyarakat umum.
OPK: Dari Yogyakarta ke Skala Nasional
Pengakuan mengenai keberadaan OPK sempat disampaikan oleh Letkol M. Hasbi, Komandan Kodim 0734 yang merangkap Kepala Staf Garnisun Yogyakarta. Meski mekanisme operasinya tidak dipublikasikan, pola tindakannya jelas: briefing internal, penentuan target, penyergapan, eksekusi, dan pembuangan jenazah di lokasi strategis agar pesan operasi tersampaikan.
Fenomena serupa kemudian muncul di kota-kota besar lain. Pada 1982, Presiden Soeharto dalam berbagai forum resmi menekankan perlunya langkah tegas untuk menekan angka kriminalitas. Arahan itu direspons serius oleh jajaran ABRI dan Polri (yang saat itu masih satu institusi).
Pada Januari 1983, rapat koordinasi di Markas Kodam Jaya yang dipimpin Pangkopkamtib Laksamana Soedomo memutuskan pelaksanaan Operasi Celurit di Jakarta. Operasi ini menjadi model bagi tindakan serupa di berbagai daerah, termasuk DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Data dan Dampak Operasi
Catatan resmi menyebutkan, pada 1983 korban OPK mencapai 532 orang, dengan 367 di antaranya meninggal akibat tembakan. Tahun 1984, jumlah korban menurun menjadi 107 orang (15 tewas karena tembakan), sedangkan tahun 1985 tercatat 74 korban dengan 28 meninggal akibat tembakan.
Korban umumnya ditemukan dengan tangan dan leher terikat, sebagian dimasukkan ke dalam karung, dan diletakkan di lokasi yang mudah diakses publik. Pola ini menimbulkan efek kejut (shock therapy) yang kuat, membuat kriminalitas menurun signifikan di banyak kota.
Perspektif dari Puncak Kekuasaan
Meski pelaksana lapangan Petrus tak pernah diumumkan secara resmi, beberapa tahun kemudian Presiden Soeharto memberikan penjelasan mengenai latar belakang kebijakan tersebut. Dalam buku Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan, Soeharto menyebut tindakan tegas tersebut sebagai “terapi guncangan” untuk memutus rantai kejahatan yang dinilai sudah melampaui batas kemanusiaan.
“Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment therapy, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya harus dengan kekerasan. Tapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor-dor begitu saja. Yang melawan, ya mau tidak mau harus ditembak,” ujar Soeharto.
Ia menambahkan, penemuan jenazah di tempat umum bukan tanpa maksud. “Itu untuk shock therapy. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya,” ungkapnya.
Jejak yang Tertinggal
Petrus menjadi salah satu babak kelam sekaligus kontroversial dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Di satu sisi, angka kejahatan menurun drastis. Di sisi lain, metode penanganannya meninggalkan pertanyaan serius soal proses hukum, hak asasi manusia, dan batas kewenangan negara.
Hingga kini, kisah Petrus tetap menjadi bagian penting dalam diskusi sejarah politik dan keamanan Indonesia. Yogyakarta dan sejumlah kota besar lain menyimpan memori kolektif tentang masa ketika pelaku kejahatan gentar, masyarakat terkejut, dan negara mengirim pesan melalui senyap peluru yang tak pernah diakui secara resmi.
