Porosmedia.com – Gerakan perjuangan masyarakat Bandung selatan disebut Bandung Lautan Api. Istilah ini kadang diplesetkan bila ada masalah sosial di Kota Bandung. Contoh masalah sampah atau dukungan tim sepak bola Persib. Dengan selogan Bandung Lautan Sampah dan Bandung Lautan Biru.
Kini, seiring waktu gejala sosial dan konflik masyarakat berkembang. Bahkan, bilamana aparat melanggar hukum akan lebih di sorot masyarakat. dan mulai menyindir dengan nama Bandung Lautan Korupsi.
Entah apa yang merasuki, oknum aparat pemerintah kota Bandung. Tergiur duniawi tak segan berkorupsi. Bukti nyata saat ini Kejati memanggil sembilan oknum pejabat kota Bandung pada masalah pengelolaan anggaran Pramuka untuk Revitalisasi Taman Pramuka yang ada Di Bandung.
Ramai terdengar, KPK menggusur para pejabat yang menikmati uang haram tersebut untuk di sidik keterkaitan, apakah menikmati dana yang bukan haknya.
Disinyalir praktek tersebut dilakukan pengurus Kwarcab Kota Bandung dan Kwarda Jawa Barat. Lebih malu lagi pengelola anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung disebut sebut juga namanya.
Diakui ini pekerjaan yang tidak mudah dilumpuhkan. Karena sifat yang sudah mendarah daging ini bisa saja bukan masalah Pramuka saja. Hanya sekelompok oknum ini, ketimpa sial saja.
Mulai sekarang Plt Walikota Bandung harus ekstra keras berantas tindak pidana korupsi di Bandung. Jangan Sampai istilah Bandung Lautan Korupsi dikenal bahkan dikenang memori terburuk sejarah Bandung.
Mau tidak mau ini diawali managemen dan administrasi yang belum sehat. Bisa saja saling tuding, menyalahkan dan merasa benar di lingkungan pemerintah kota Bandung terus terjadi. Wajar bilamana ada penyelewengan dana. Pertanyaannya diawali oleh kesalahan siapa dan tanggung jawab siapa ??
Yang lebih lagi, peran DPRD Kota Bandung terkesan mandul dan suaranya tidak lantang.
Seharusya wakil rakyat bisa menyampaikan aspirasi dan mengusulkan aturan yang lebih signifikan. Jangan takut untuk menegur Plt Walikota dan Kepala Dinasnya dalam mengelola anggaran.
Bilamana siklus ini kurang dijalankan. Dugaan bisa timbul bahwa pengelolaan anggaran di Bandung, jadi ‘bancakan’ bagi – bagi oknum yang kurang tanggung jawab.
Kalau dikembalikan dalam persiapan Pilwalkot dan legislatif mendatang. Kondisi carut marut di kota Bandung masih seperti ini khawatir hanya pencitraan, haus kekuasaan, mementingkan kelompok, bukan menyelesaikan atau mengurangi masalah inti yang terus berlanjut yaitu berkorupsi.
Wempy Syam (Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)
