Porosmedia.com – Pulau Papua merupakan pulau terbesar dan yang paling timur di jajaran zamrud khatulistiwa. Di dalam perutnya terkandung kekayaan yang sangat melimpah. Tanah Papua, selalu jadi incaran para pemburu harta. Namun malang, Papua dala kendali kapitalisme.
Papua sayang, karena daya tarik kekayaannya. Tapi pada saat yang sama Papua malang, karena nasibnya tak seindah alamnya. Disana justru kemiskinan dan gizi buruk menimpa pribumi. Teror kekerasan pun tak henti menghantui pulau ini. Korban terus berjatuhan. Ada apa sebenarnya yang terjadi di Papua?
Tragedi di Papua Terus Terjadi, Dimana Peran Negara?
Para pegiat HAM mendesak pemerintah RI membentuk tim independen untuk investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua.
Dewan HAM PBB menyatakan mereka menerima laporan pembunuhan di luar hukum di Papua, termasuk terhadap anak-anak, penghilangan orang, penyiksaan, serta pemindahan paksa sekitar 5.000 warga dalam kurun April-November 2021.
PBB juga memperkirakan sekitar 60.000 hingga 100.000 orang Papua mengungsi akibat kekerasan yang terus meningkat sejak kasus penembakan pekerja Trans Papua di Nduga pada Desember 2018.
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Esegem, mengatakan sulit menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak konflik, seperti di Yahukimo, akses bantuan dibatasi aparat juga di Pegunungan Bintang, pesawat dihalang. Pembela HAM tidak bisa masuk,” kata Theo kepada BBC News Indonesia, Kamis (3/3).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta semua pelaku kekerasan di Papua diproses secara hukum. Pihaknya juga berharap bisa bersama, berdialog dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua.
Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali terjadi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, awal bulan lalu (04/03/2022). Serangan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka tersebut menewaskan delapan warga sipil. Mereka adalah pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT).
Sementara dari LPSK mendesak pemerintah untuk menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk tindak pidana terorisme. Pemerintah dan aparat keamanan tidak perlu ragu menyatakan peristiwa itu sebagai bentuk teror di masyarakat,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (05/03/2022) dikutip dari Sindonews.com.
Publik dapat melihat betapa lemahnya negara dalam melindungi warga negaranya. Mengapa tak dikirim pasukan elit semacam kopassus bersenjata lengkap dan canggih guna mengusir separatis KKB. Tak cukupkah negara memahami ada aksi terorisme yang didukung kekuatan asing? Tak cukupkah negara sadar ada upaya separatisme yang menggoyang negara kesatuan RI? Faktanya negara hanya sibuk berkutat dengan radikal radikul yang tak jelas definisinya.
Papua dalam Kendali Kapitalisme Gagal Disejahterakan
Negara seharusnya hadir menjalankan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata dan adil. Bahkan negarapun wajib menjamin keamanan rakyat.
Namun apa yang terjadi di Papua? Kekayaan alamnya malah diserahkan pengelolaannya kepada asing. Inilah kenyataan bila negeri dalam kendali kapitalisme, dimana kekayaan Papua dikuasai hanya oleh segelintir para kapitalis oligarki. Sementara warga Papua hidup miskin tergerus zaman.
Papua dibuat membara tak lepas dari huru-hara, agar menjadi jalan bagi kekuatan asing yang mengincar kekayaan Papua. Hingga secara perlahan lepas dari pangkuan Indonesia. Di Papua dibangun opini tidak aman dan negara tak mampu melindungi serta memakmurkan Papua.
Negara yang menganut Demokrasi Kapitalisme bukan hanya gagal, karena justru akar masalahnya ada pada penerapan sistem ini.
Papua Dalam Kendali Syariat Islam
Islam menawarkan konsep politik ekonomi dalam islam yang berkeadilan dan mampu memberi jaminan kesejahteraan. Konsep ini telah teruji berabad lamanya dan terbukti menciptakan kemakmuran bagi setiap individu.
Sejahtera tidak diukur oleh angka-angka omong kosong. Politik ekonomi islam selama 13 abad diterapkan mampu menempatkan negara global islam sebagai adidaya dalam ekonomi. Kesehatan, Pendidikan, dan Keamanan yang berkualitas dipenuhi secara gratis. Sandang pangan dan papan tersedia secara mudah murah merata terjangkau di seluruh negri.
Maka tak heran sejarah mencatat ketika orang-orang kristen Yunani, mendapatkan perlindungan juga kesejahteraan sekalipun mereka non muslim, mereka kembali dan memilih hidup dalam naungan kedaulatan khilafah utsmany karena tidak tahan hidup menderita dalam tiran kekaisaran Rusia.
Syariat Islam mengatur kepemilikan dan pengelolaannya. Kekayaan alam tidak boleh dimiliki individu swasta apalagi asing. Semua milik rakyat dan dikelola bagi kesejahteraan rakyat. Negara mengelola dan mendistribusikan bagi rakyat melalui Baitul Maal.
Khatimah, sulit kita berharap solusi pada demokrasi kapitalisme. Maka tak ada pilihan kalau negara betul-betul serius ingin rakyat di Papua hidup sejahtera, maka satu-satunya cara bila berada dalam kendali islam.
Wallahu’alam bish shawab.
Rengganis Santika A, STP
