Porosmedia.com – Selama dekade terakhir, indikator kesuksesan pembangunan seringkali terjebak pada angka-angka makro: pertumbuhan PDB, indeks daya beli, hingga realisasi investasi. Namun, turun ke akar rumput, kita melihat kontras yang nyata. Pembangunan yang “cepat” seringkali meninggalkan luka pada lingkungan, menciptakan jurang lebar antara si kaya dan si miskin, serta mengikis etika bertetangga.
Untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki, kita membutuhkan peta jalan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi mengunci tiga prinsip utama: Keberlanjutan (Sustainability), Keadilan (Equity), dan Keberadaban (Civility).
1. Ekonomi Sirkular: Melampaui Ritual “Buang Sampah pada Tempatnya”
Keberlanjutan sering disalahartikan hanya sebatas menanam pohon. Padahal, data dari World Bank menunjukkan bahwa tanpa perubahan sistemik, timbulan sampah global akan melonjak 70% pada 2050.
Upaya warga melalui ekonomi sirkular bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. UMKM yang memanfaatkan bahan lokal dan sistem bank sampah kelurahan bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan strategi pertahanan ekonomi. Saat rantai pasok global terganggu, komunitas yang memiliki kemandirian pangan (seperti rooftop garden) dan pengelolaan limbah mandiri akan menjadi kelompok yang paling resilien (tahan banting).
2. Keadilan: Bukan Sekadar Bansos, Tapi Akses
Keadilan sosial bukan berarti membagi rata uang tunai, melainkan memastikan “lantai” yang sama bagi semua orang untuk berpijak. Mengacu pada data ketimpangan (Rasio Gini) Indonesia yang masih fluktuatif, tantangan terbesar kita adalah inklusivitas.
Kesejahteraan yang berkeadilan menuntut transparansi radikal. Audit sosial oleh warga terhadap dana publik dan penyediaan ruang bagi kelompok marjinal (difabel dan perempuan) dalam pasar kerja adalah bentuk redistribusi ekonomi yang paling elegan. Kita tidak butuh belas kasihan; kita butuh sistem yang tidak diskriminatif dalam rekrutmen dan promosi.
3. Keberadaban: Fondasi yang Sering Terlupakan
Apa gunanya lingkungan asri dan ekonomi mapan jika masyarakatnya hidup dalam ketakutan akan perundungan (bullying) atau konflik horizontal? Keberadaban adalah “lem” yang merekatkan ekonomi dan lingkungan.
Masyarakat beradab ditandai dengan hal-hal mikroskopis namun krusial: kejujuran dalam timbangan dagang, menahan klakson di area pemukiman, hingga penyelesaian konflik melalui musyawarah tanpa mempermalukan pihak yang lemah. Ini adalah social capital (modal sosial) yang menurut banyak pakar sosiologi jauh lebih mahal harganya daripada infrastruktur fisik.
Menuju Kontrak Sosial Baru
Kita harus berani jujur bahwa model pembangunan “top-down” (dari atas ke bawah) seringkali gagal karena warga hanya diposisikan sebagai objek atau penerima manfaat.
Kesejahteraan sejati hanya tumbuh saat warga merasa memiliki prosesnya. Keberlanjutan tidak akan jalan jika aturan lingkungan hanya ada di atas kertas tanpa kesadaran kolektif. Keadilan tidak akan tercapai jika musyawarah desa hanya menjadi formalitas tanpa suara perempuan dan pemuda. Dan keberadaban akan runtuh jika tokoh masyarakat tidak memberikan keteladanan dalam etika.
Di Porosmedia, kami memandang bahwa integrasi ketiga pilar ini adalah “Kontrak Sosial Baru” bagi masyarakat modern. Kita tidak lagi bisa mengejar hasil cepat yang merusak masa depan cucu kita. Sudah saatnya kita beralih dari sekadar “hidup makmur” menuju “hidup yang bermartabat”.
Ir. Irwan Nurwansyah
