Porosmedia.com, Bandung – Kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Nunukan, dan Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola program ini. Menurut berbagai pengamat kebijakan, faktor penyebabnya dapat meliputi kelemahan standar higienitas, kurangnya pengawasan, hingga minimnya regulasi teknis yang jelas.
Faktor Penyebab Kerawanan Program MBG
1. Standar Higienitas dan Prosedur Pengolahan
Pengadaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan penyedia jasa yang tersertifikasi dan berpengalaman menjaga kualitas serta keamanan pangan. Lemahnya penerapan standar higienitas dapat memicu risiko keracunan.
2. Kurangnya Pengawasan
Pemerintah perlu memperketat pengawasan di semua tahapan, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan. Pengawasan yang lemah berpotensi menurunkan kualitas makanan yang disajikan kepada peserta didik.
3. Minimnya Regulasi Teknis
Meski pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 terkait program MBG serta PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, regulasi teknis yang lebih rinci terkait tata laksana program dan mekanisme pengawasan masih sangat diperlukan.
Kasus di Nunukan, misalnya, menunjukkan bagaimana pihak penyedia makanan mengakui adanya kesalahan dalam penyajian menu tertentu. Hal ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pihak ketiga dalam menjamin keamanan pangan.
Upaya Perbaikan Program MBG
Agar program MBG dapat berjalan efektif sekaligus aman bagi peserta didik, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:
Penguatan Regulasi dan Pengawasan
Pemerintah harus memperketat aturan serta melaksanakan pengawasan berlapis di seluruh tahapan program MBG.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Infrastruktur
Pemerintah pusat maupun daerah perlu membangun kapasitas kelembagaan serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program, termasuk fasilitas pengolahan makanan yang sesuai standar.
Edukasi dan Sosialisasi
Perlu ditingkatkan kesadaran kolektif masyarakat, penyedia makanan, hingga pihak sekolah tentang pentingnya menjaga kualitas pangan.
Profesionalisme SDM sebagai Kunci
Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek vital dalam menjamin keamanan pangan. Beberapa hal yang perlu diperkuat antara lain:
Sertifikasi Resmi
Tenaga pengelola makanan wajib memiliki sertifikat resmi, seperti dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk memastikan kompetensi dalam pengolahan makanan sehat dan higienis.
Pengalaman Kerja dan Pelatihan Berkelanjutan
Pengalaman di bidang kuliner dan keamanan pangan harus menjadi syarat, disertai dengan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran akan pentingnya higienitas.
Penegakan Aturan dan Sanksi
Pemerintah perlu bersikap tegas dalam menangani kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG. Beberapa bentuk sanksi yang dapat diterapkan:
1. Pencabutan Izin Operasi bagi pengelola yang terbukti melanggar standar kesehatan dan sanitasi.
2. Sanksi Administratif berupa denda atau peringatan tertulis.
3. Pengawasan Lebih Ketat melalui inspeksi mendadak dan uji petik.
Selain itu, setiap pengelola masakan harus memenuhi tiga persyaratan utama:
Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menyusun sistem manajemen keamanan pangan yang efektif.
Mempekerjakan tenaga kerja kompeten dan sehat sesuai standar.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan generasi muda. Namun, tanpa manajemen yang profesional, regulasi yang kuat, serta pengawasan yang konsisten, program ini berisiko menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, kolaborasi multi-sektor — pemerintah, penyedia makanan, sekolah, hingga masyarakat — sangat diperlukan untuk memastikan program MBG benar-benar membawa manfaat nyata.
R. Wempy Syamkarya
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
