Porosmedia.com – Kami menegaskan bahwa kebijakan yang berpotensi melonggarkan hukuman atau memberikan perlakuan khusus kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan sinyal berbahaya bagi penegakan keadilan dan supremasi hukum. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat, memperlambat pembangunan, serta menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Setiap kelonggaran terhadap pelaku korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga pukulan moral bagi jutaan warga negara yang menuntut pemerintahan bersih. Tindakan tersebut menimbulkan persepsi bahwa kepentingan segelintir pihak lebih diutamakan dibandingkan dengan kerugian luas yang dialami masyarakat.
Kami mendesak seluruh pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk menegakkan prinsip keadilan yang setara bagi semua pihak. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, dan kepercayaan rakyat tidak boleh dijadikan taruhan. Sekali kepercayaan publik hilang, membangunnya kembali akan jauh lebih sulit daripada sekadar menerapkan hukuman yang tegas.
Hukum harus berdiri tegak ke segala arah, bukan melemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal atau jabatan. Negara ini dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, dan setiap kebijakan hukum harus mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik, bukan menjadi tameng bagi pelaku kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Dani
