Porosmedia.com, Indramayu – Menjelang usia lima abad, Kabupaten Indramayu dihadapkan pada kontradiks yang kontras. Di satu sisi, wilayah Pantura ini terus diandalkan sebagai lumbung pangan nasional dan pusat industri energi strategis. Namun di sisi lain, rapor pembangunan manusianya masih dibayangi persoalan krusial yang memerlukan penanganan serius.
Sorotan terhadap kondisi Indramayu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu memperingati Hari Jadi ke-499, Rabu (7/10/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menekankan tiga fokus utama yang harus digenjot Pemkab Indramayu: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi kerakyatan, serta perluasan konektivitas dan kolaborasi antarwilayah.
”Dengan potensi besar dan semangat masyarakatnya, Indramayu tidak hanya menjadi bagian penting bagi Jawa Barat, tetapi harus mampu menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pantura,” tegas Erwan di hadapan jajaran legislator dan pimpinan daerah yang mengenakan pakaian adat khas Indramayu.
Lumbung Pangan versus Rapor Sosial
Secara teknis, kontribusi Indramayu terhadap ketahanan pangan nasional memang belum tertandingi di Jawa Barat, dengan capaian produksi padi menembus 1,67 juta ton per tahun. Potensi ini kian tebal dengan hadirnya kawasan industri energi Balongan, kekayaan sektor kelautan, perikanan, hingga potensi pariwisata serta ekonomi kreatif.
Namun, di balik melimpahnya potensi surplus pangan dan investasi strategis, data indikator makro menunjukkan tantangan struktural yang memprihatinkan.
Tercatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indramayu pada tahun 2025 masih berada di angka 71,58. Sektor ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial pun masih menyimpan beban berat, ditunjukkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,47 persen serta angka kemiskinan yang masih menembus 11,02 persen.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan produksi pertanian dan keberadaan industri skala besar di wilayah Balongan belum secara otomatis menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi warga lokal.
Menagih Komitmen Kolaborasi
Menanggapi ketimpangan tersebut, Pemprov Jabar mendorong perbaikan tata kelola dan sinergi lintas pemerintah—baik pusat, provinsi, maupun kabupaten—agar program intervensi tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan.
”Ini pekerjaan rumah bersama. Fokus penyelesaian masalah harus dilakukan secara terintegrasi agar angka kemiskinan benar-benar turun, Indeks Gini menipis, IPM meningkat, dan pengangguran berkurang. Pemprov Jabar siap memberikan dukungan penuh,” tambah Erwan.
Peringatan hari jadi yang diwarnai pembacaan sejarah berdirinya Indramayu hampir lima abad silam ini semestinya menjadi momentum refleksi kritis. Tanpa langkah konkrit dan terukur dalam membenahi kualitas SDM serta penyerapan tenaga kerja lokal, status Indramayu sebagai penopang pangan nasional berisiko tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
