Porosmedia.com, Bandung – Suasana kebersamaan dan dialog konstruktif mewarnai pertemuan Forum Ormas dan Komunitas Jawa Barat yang digelar di Hotel Horison, Aula Parahyangan, Kota Bandung, Senin (10/11/2025).
Sebanyak 160 perwakilan ormas dan komunitas hadir dalam forum tersebut, termasuk tokoh penting dari DPRD Provinsi Jawa Barat, di antaranya Ketua DPRD Jabar Kang Bugi, Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara, dan Anggota DPRD Jabar Kang Dian Rahadian.
Ketua Forum Ormas dan Komunitas Jabar, Hendra, menyampaikan rasa bangganya atas kekompakan para ormas dan komunitas di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.
“Forum ini tetap solid dan terus menjaga komunikasi antarkomunitas. Kami menolak segala bentuk pelabelan negatif seperti penilaian ‘preman’ terhadap ormas di masyarakat,” tegas Hendra dalam sambutannya.
Ia juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat sipil tidak ragu dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah.
“Jangan diam, jangan takut. Sampaikan aspirasi melalui jalur yang benar. Komunikasi itu harus disalurkan, bukan dipendam,” ujarnya.
Selain itu, Hendra mendorong ormas-ormas di Jawa Barat untuk mendukung program-program nasional Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya memiliki orientasi kuat terhadap kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
“Kita dukung program Pak Prabowo, termasuk melalui kesepakatan bersama untuk memperkuat cita-cita pembangunan nasional,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Iswara, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmen lembaganya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam suasana santai namun penuh makna, Iswara menceritakan perjalanan karier politiknya sejak masa awal reformasi tahun 1998.
“Saya mengalami masa-masa sulit di awal reformasi. Tapi di Jawa Barat, tidak pernah terjadi kerusuhan besar. Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat kita,” ujarnya.
Iswara mengajak seluruh ormas dan komunitas untuk terus menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
“Mari kita jaga Bandung dan seluruh wilayah Jawa Barat agar tetap kondusif. Dukungan masyarakat terhadap program pembangunan harus diiringi dengan pengawasan yang aktif,” katanya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk gagasan besar ‘Desa Diurus, Kota Ditata’ sebagai cita-cita pemerataan pembangunan nasional.
“Dukungan terhadap program pemerintah harus diimbangi dengan pengawasan agar anggaran daerah tetap transparan dan akuntabel,” tutur Iswara.
Dalam sesi dialog, sejumlah perwakilan komunitas menyampaikan aspirasi dan kritik membangun terhadap kebijakan publik di Jawa Barat.
Ahmad Muharram, dari Komunitas Pemerhati Sungai Cikapundung, menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian sungai dan lingkungan.
“Pemerintah belum serius menganggarkan untuk perawatan sungai. Ironisnya, ada tokoh masyarakat yang secara pribadi ikut membiayai upaya pelestarian ini,” ungkapnya.
Encep, dari Komunitas Kujang Jabar, menyampaikan persoalan dana pendidikan di daerah.
“Masih ada sekolah yang belum menerima dana BOS sebagaimana mestinya. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.
Furqon, dari Aliansi Rakyat Menggugat, menilai beberapa program pemerintah daerah belum ditunjang SDM yang memadai.
“Program Gubernur KDM banyak yang tidak diikuti SDM berkualitas di lapangan. Bahkan ada indikasi praktik jual-beli buku oleh oknum pejabat dinas pendidikan yang perlu ditelusuri,” katanya.
Furqon mengklaim, praktik tersebut membuat setiap sekolah harus mengeluarkan biaya tambahan yang membebani dunia pendidikan.
Piar, dari Komite Pemberantasan Jawa Barat, menegaskan perlunya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Pengawasan masyarakat harus diperkuat agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Asep Sadat, Ketua Mantan Para Mantan Teroris dan Aktivis, menekankan pentingnya peran mantan aktivis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan perdamaian sosial.
Pertemuan Forum Ormas dan Komunitas Jabar ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi antara lembaga legislatif, organisasi masyarakat, dan komunitas sipil.
Seluruh peserta sepakat bahwa sinergi dan keterbukaan komunikasi dengan pemerintah adalah kunci untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal pembangunan yang lebih inklusif.
“Kebersamaan ini harus dijaga. Kita ingin ormas di Jawa Barat menjadi mitra kritis pemerintah, bukan lawan. Bukan hanya bicara, tapi ikut menjaga dan mengawasi pembangunan demi kesejahteraan rakyat.”
