Porosmedia.com, Banjar – Peringatan Hari Jadi Kota Banjar ke-23 pada Sabtu (21/02/2026) menyisakan dinamika panas. Kehadiran tokoh Jawa Barat yang juga pelaku sejarah pembentukan Kota Banjar, Eka Santosa, mengungkap fakta-fakta yang selama ini tersimpan di balik tirai birokrasi dan politik masa lalu.
Langkah walk-out yang dilakukan mantan Wakil Wali Kota Banjar, Akhmad Dimyati, saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan sambutan, menjadi pemantik bagi Eka Santosa untuk meluruskan distorsi sejarah yang dinilainya mulai dikerdilkan.
Melawan Pengkerdilan Sejarah
Eka Santosa, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2000-2004 sekaligus Ketua Pansus pembentukan daerah otonom, menegaskan bahwa lahirnya Kota Banjar bukanlah hasil kerja satu-dua orang, melainkan pertaruhan politik yang sangat berisiko pada masanya.
”Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Kita pantang melakukan penyimpangan dan pengkerdilan sejarah. Banjar menjadi daerah otonom adalah buah dari keberanian konstitusi dan desakan arus bawah masyarakat, bukan sekadar ‘hadiah’ dari figur tertentu,” tegas Eka Santosa kepada Porosmedia.com, Selasa (24/02/2026) melalui pesan video WhatsApp.
Meluruskan Peran Aktor Sejarah
Eka menanggapi kritik Dimyati terkait narasi yang mengidentikkan Kota Banjar hanya dengan satu sosok, yakni Dr. Herman Sutrisno. Menurutnya, meski Dr. Herman memiliki rekam jejak sebagai wali kota pertama, proses lahirnya Banjar terjadi jauh sebelum era eksekutif tersebut dimulai.
Ia juga mengoreksi pernyataan Gubernur terkait peran Agun Gunanjar Sudarsa.
“Perlu diluruskan secara objektif, pada saat UU No. 22 Tahun 1999 diproses, komitmen politik terbesar datang dari fraksi mayoritas saat itu, yakni PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Penempatan narasi seolah-olah Banjar ada di tangan satu orang anggota DPR RI adalah kekeliruan data sejarah yang harus diluruskan agar generasi muda tidak salah paham,” ungkapnya.
Pertaruhan di Tengah Puing Gedung DPRD yang Terbakar
Eka menceritakan momen dramatis tahun 2001, di mana ia harus memimpin rapat paripurna pengesahan Kota Banjar di tengah kondisi gedung DPRD Jawa Barat yang hancur dan terbakar akibat demonstrasi massa.
”Saat itu, ada pihak yang ingin membatalkan status otonom Banjar dengan alasan fasilitas gedung tidak layak. Saya ambil langkah tegas: pengesahan kebijakan bukan ditentukan oleh gedung, tapi oleh kehadiran anggota. Kita paripurna dengan kondisi darurat demi mengetok palu agar Banjar sah menjadi kota,” kenang Eka.
Ia juga mengingatkan masa-masa sulit di awal berdiri, di mana para anggota DPRD Kota Banjar pertama harus berkantor di sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) di Jalan Jepang. “Itulah semangat pejuang. Mereka tidak mengejar fasilitas, tapi mengejar martabat daerah.”
Menjawab Stigma “Kota Mati”
Menanggapi julukan “Kota Mati” yang sempat dilontarkan oleh Gubernur, Eka Santosa memberikan pandangan psikologis dan politis yang tajam. Menurutnya, jika seorang pemimpin menyebut daerahnya “mati” setelah 20 tahun dipimpin oleh dinasti yang sama, maka itu adalah pengakuan atas kegagalan kepemimpinan.
”Ini paradoks. Di satu sisi memuji setinggi langit, di sisi lain menyebut kota mati. Jika memang mati, siapa yang mematikan? Bukankah manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab?” cetus Eka Santosa.
Garis Besar Kronologi Pembentukan Kota Banjar (1999-2003)
|
Tahun |
Peristiwa Penting |
Peran Strategis |
|---|---|---|
|
1999 |
Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 |
Payung hukum perubahan status Kotip menjadi Kota Otonom. |
|
2000 |
Pembentukan Pansus di DPRD Jabar |
Eka Santosa (Ketua Komisi A) memimpin pembahasan 5 daerah otonom. |
|
2001 |
Pengesahan di Tingkat Provinsi |
Paripurna dramatis di bawah pimpinan Eka Santosa sebagai Ketua DPRD Jabar. |
|
2002 |
Penetapan UU No. 27 Tahun 2002 |
Pengesahan resmi oleh DPR RI dan Presiden Megawati Soekarnoputri. |
|
2003 |
Peresmian & Pelantikan Wali Kota |
Mendagri Hari Sabarno meresmikan Kota Banjar secara simbolis. |
Harapan untuk Masa Depan
Menutup bincang-bincangnya, Eka Santosa berharap Wali Kota Banjar yang baru dapat membawa perubahan nyata tanpa melupakan akar sejarah.
”Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah). Jangan dimanipulasi untuk kepentingan sesaat. Saya bicara ini sebagai pelaku sejarah yang bertanggung jawab lahir batin, dunia akhirat,” pungkas Eka Santosa tokoh yang besar dari lingkungan aktivis.
