Porosmedia.com, Bandung โ Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Perkumpulan Inisiatif menggelar talkshow interaktif bertema โHak Kesehatan Reproduksi Inklusif, Hak Perlindungan, dan Kemandirian Penyandang Disabilitasโ. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula PKBI Jawa Barat, Kamis (18/12/2025).
Talkshow ini diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri atas penyandang disabilitas, orang tua, guru Sekolah Luar Biasa (SLB), serta perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan edukasi bersama terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Penyelenggara menilai, akses penyandang disabilitas terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman, bermartabat, dan inklusif masih belum optimal. Hambatan tersebut antara lain berupa stigma sosial, keterbatasan kapasitas pendamping, kurangnya sensitivitas disabilitas di kalangan tenaga kesehatan, serta fasilitas layanan kesehatan yang belum sepenuhnya aksesibel, khususnya bagi perempuan, anak, dan remaja disabilitas.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, antara lain Feby Yanti F., S.Kep., Ners selaku Penanggung Jawab Program Gangguan Fungsional Dinas Kesehatan Kota Bandung; Dr. Siti Hannifah, MKM dan Hanifah Kartikasari, S.Pd., M.Sos dari PKBI Jawa Barat; dr. Gemi Hafitiani selaku Kepala UPTD Puskesmas Babakan Sari; serta Kustini selaku Ketua DPD HWDI Provinsi Jawa Barat. Talkshow dipandu oleh Wulandari dari Perkumpulan Inisiatif.
Para narasumber membahas berbagai isu strategis, mulai dari komitmen kebijakan dan penganggaran layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, pelayanan kesehatan reproduksi di tingkat puskesmas, edukasi kebersihan diri dan manajemen menstruasi, hingga upaya perlindungan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual. Selain itu, disampaikan pula hasil audit sosial serta monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan yang dilakukan HWDI sebagai bagian dari upaya mendorong layanan puskesmas yang lebih aksesibel dan akomodatif.
Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan Kota Bandung menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implementasinya, menurut Dinkes, memerlukan kolaborasi lintas sektor serta penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif yang berperspektif inklusif.
Sementara itu, UPTD Puskesmas Babakan Sari memaparkan praktik baik dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan ramah disabilitas, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pendekatan layanan kesehatan berbasis siklus hidup.
Melalui kegiatan ini, HWDI berharap peserta memperoleh pemahaman dasar mengenai kesehatan reproduksi, meningkatnya kesadaran akan hak perlindungan serta pencegahan kekerasan, sekaligus tersedianya panduan praktis bagi orang tua dan guru SLB dalam mendampingi penyandang disabilitas. Lebih jauh, talkshow ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi multipihak guna mewujudkan layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, berbasis hak, dan mendukung kemandirian penyandang disabilitas, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya.
