Porosmedia.com – Polemik yang melilit Perumda Tirtawening kembali menjadi sorotan publik. Dugaan praktik nepotisme, kebijakan yang tidak transparan, hingga persoalan pengelolaan anggaran di bawah kepemimpinan Soni Salimi, menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola BUMD di Kota Bandung.
Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat juga dipertaruhkan. Publik menuntut agar Kejati tidak sekadar menunggu, melainkan segera bertindak cepat, tegas, dan transparan untuk menuntaskan kasus ini.
Kinerja Kejati Dipertanyakan
Hingga kini, belum ada penjelasan jelas dari Kejati terkait progres penanganan kasus Perumda Tirtawening. Kondisi ini memicu dorongan publik serta DPRD Kota Bandung agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Soni Salimi selama 10 tahun menjabat sebagai Direktur Utama.
Pembentukan tim audit independen oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Bandung dinilai sangat mendesak. Audit komprehensif akan membuka peta persoalan manajerial selama satu dekade terakhir, sekaligus menjadi dasar perbaikan ke depan.
Sikap Wali Kota Bandung Diuji
Sebagai penanggung jawab Perumda, Wali Kota Bandung dituntut bersikap tegas dan tidak ragu mengambil langkah korektif. Evaluasi terhadap kepemimpinan lama harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi memastikan bahwa kepentingan publik dan kesejahteraan pegawai menjadi prioritas utama, bukan kepentingan segelintir elit.
Langkah Mendesak yang Harus Dilakukan
1. Evaluasi Menyeluruh
DPRD dan Pemkot Bandung wajib menggelar evaluasi total atas kepemimpinan Soni Salimi selama satu dekade.
2. Pembentukan Tim Audit Khusus
Audit independen diperlukan untuk mengidentifikasi dugaan penyimpangan dan merumuskan langkah perbaikan.
3. Validasi Ulang SK Pegawai
Plt Dirut Tono Rusdiantono harus segera memvalidasi ulang SK pengangkatan 132 pegawai baru yang dipertanyakan publik, termasuk dugaan adanya 17 orang yang memiliki kedekatan keluarga dengan mantan Dirut.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Setiap proses pengambilan keputusan, perekrutan, dan pengelolaan anggaran wajib dibuka secara transparan. Tanpa itu, trust publik terhadap Perumda Tirtawening akan semakin tergerus.
Argumen Publik: Transparansi BUMD Harus Nyata
Pengangkatan 132 Pegawai Baru
Dipertanyakan karena diduga tidak sejalan dengan kondisi anggaran. Proses ini menimbulkan kesan dipaksakan serta menguatkan isu nepotisme.
Keterlibatan Politik
Banyak pihak menilai, kepentingan politik turut menyelimuti pengelolaan Perumda Tirtawening. Pemisahan BUMD dari kepentingan politik praktis adalah keharusan, agar perusahaan daerah benar-benar berfungsi melayani publik.
Evidence yang Menguatkan
Dokumen SK pengangkatan pegawai baru yang menimbulkan polemik.
Rekaman suara viral di media sosial, memperlihatkan kemarahan Plt Dirut.
Fakta bahwa perbaikan tata kelola BUMD tak bisa dilepaskan dari desakan pemisahan kepentingan politik.
Lingkaran yang Terlibat
Perumda Tirtawening: Harus mengembalikan fungsi pelayanan publik dengan tata kelola profesional dan akuntabel.
DPRD Kota Bandung: Berperan sebagai pengawas yang wajib menindaklanjuti keresahan publik.
Pemkot Bandung: Memikul tanggung jawab utama memastikan Tirtawening berjalan sesuai kepentingan warga.
Tuntutan Terhadap Kejati Jabar
Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, diharapkan memberi sinyal tegas agar kasus ini diproses cepat, transparan, dan tidak berlarut-larut. Publik mengingatkan, semakin lama kasus ini dibiarkan, resistensi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kejati akan makin menguat.
Kasus Perumda Tirtawening seharusnya menjadi “pilot project” penegakan hukum di Kota Bandung. Penyelesaian yang tuntas akan memberi preseden positif bagi kasus-kasus serupa di kemudian hari.
Catatan Akhir
Penyelesaian persoalan ini membutuhkan kolaborasi kuat antara Wali Kota, DPRD, dan aparat penegak hukum. Jangan sampai masalah ini menjadi bola salju yang semakin sulit dikendalikan.
Semoga kasus Perumda Tirtawening dapat segera dituntaskan, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga BUMD maupun aparat penegak hukum.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
R. Wempy Syamkarya
—
Apakah Anda ingin saya buatkan versi gaya rilis media resmi (lebih singkat dan padat, seperti seruan publik), atau tetap dalam bentuk artikel analisis panjang seperti ini?
